Indonesia English
Minggu, 29 Mei 2022 |
Nasional - Hukum dan Kriminal

Massa Jambakk Unjuk Rasa di Depan DPRD Banten

Senin, 12 Oktober 2015 17:45:59 wib - Komentar
Demo massa Jambakk di depan DPRD Banten.

Serang (Banten88.com): Sekitar 300-an warga yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Banten Anti Korupsi dan Kekerasan (Jambakk), melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Banten, Senin (12/10/2015).

Dalam aksinya mereka menuding, telah terjadi korupsi dan suap menyuap yang dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Banten dengan salah satu perusahaan yang melaksanakan dua kegiatan di DPRD Banten.

Saat dikonfirmasi disela aksi, Ketua Jambakk, Feriyana mengungkapkan bahwa, perusahaan yang telah melaksanakan dua kegiatan di DPRD Banten tersebut, merupakan milik bendahara  Partai Demokrat Kota Cilegon bernama Tatang Tarmidzi.

"Indikasi sudah jelas, ada benang merah. Tatang Tarmidzi, adalah bendahara partai Demokrat Kota Cilegon, ada benang merah antara partai dengan oknum dewan," kata ketua Jambakk Banten, Feriyana.

Feri pun berencana akan melaporkan temuannya ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Banten, agar nantinya laporannya dijadikan penilaian dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun 2015.

"Saya mendesak BPK RI Perwakilan Banten untuk melakukan audit terhadap dua kegiatan yang di kerjakan perusahaan itu. Kita juga akan serahkan berkas ke BPK RI. Kalau estimasi kami (kerugian negara) di atas 300 juta, karena nilai proyek ini di bawah 1 milyar," terangnya.

Sebelum ke BPK RI Perwakilan Banten, Feri mengatakan sudah melaporkan hasil temuannya ke Polda Banten. Ia berharap Polda Banten serius menangani kasus dugaan korupsi yang sudah dilaporkannya.

“Kita sudah memberikan surat aduan ke Polda Banten Jum'at kemarin. Kita juga mendorong BPK Banten, supaya serius untuk melakukan audit," tegasnya.

Pantauan di lapangan, usai berunjuk rasa di depan DPRD Banten, massa bergerak ke kantor BPK RI Perwakilan Banten.Sesampainya di depan gedung BPK, beberapa perwakilan dari pengunjuk rasa melakukan pertemuan di aula kantor BPK,Agnes selaku Humas BPK berjanji akan menindak lanjuti aduan dari para pengunjuk rasa.

“Tanpa ada aduan seperti inipun,sudah merupakan kewajiban BPK untuk melakukan audit terhadap kegiatan yang berhubungan dengan keuangan Negara,namun begitu,kami sangat mengapreseasi niat baik dari rekan-rekan yang mempercai BPK untuk melakukan audit,”tutur Agnes. (Tonga).

KOMENTAR DISQUS :

Top