Indonesia English
Rabu, 06 Juli 2022 |
Nasional - Politik

Megawati Turun Tangan, Beri Intruksi PDIP Tolak Dana Aspirasi

Selasa, 23 Juni 2015 19:59:53 wib - Komentar
Megawati Soekarno Putri

Jakarta, (Banten88.com)- Beda sikap antara Efendi Simbolon, anggota Fraksi-PDIP yang yang secara tegas menolak dana aspirasi dengan para petinggi Fraksi PDI Perjuangan yang mendukung usulan dana aspirasi akhirnya terpecahkan. Sikap pasang badan Efendi yang menyatakan siap dipecat karena menolak usulan dana aspirasi di-amini Ketum Megawati.

Kemarin, secara bulat Fraksi PDI-Perjuangan menolak usulan dana aspirasi daerah pemilihan sebesar Rp 20 miliar yang diberikan kepada masing-masing anggota DPR setiap tahun. Keputusan menolak ini diambil oleh Fraksi PDI-P setelah mendapat perintah tertulis dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Secara tegas PDI-P tadi sudah menyampaikan pandangan fraksinya pada rapat Badan Legislatif atau Baleg, secara bulat PDI-P menyatakan menolak meneruskan usulan UP2DP," ujar  politisi PDI-P, Hendrawan Supratikno, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6).

Penolakan itu kata Hendrawan, sesuai perintah langsung dari ibu Ketum Megawati yang  dikirimkan melalui fraksinya pada Selasa pagi tadi. Kepada wartawan, dia sempat menunjukkan surat berkop lambang PDI-P yang berisikan intruksi dari Mega. "Sudah tidak ada lagi perbedaan sikap, jika ketua umum sudah memutuskan, ya sudah selesai," katanya.

Lebih lanjut Hendrawan menjelaskan, selama ini anggota Fraksi PDI-P di DPR kerap menjelaskan situasi terkini ke Megawati dalam komunikasi informal, termasuk mengenai dana aspirasi yang menjadi perdebatan antara yang pro dan yang kontra. Menykapi isu yang berkembang, akhirnya keputusan penolakan diambil secara menyeluruh oleh Ketum.

"Tidak mendadak, siapa bilang keputusannya mendadak, ini prosesnya sudah berjalan lama, hanya baru sekarang keputusan itu diambil ibu Mega," bantahnya.

Sikap bulat Fraksi PDIP yang menolak dana aspirasi, maka rapat Baleg menghasilkan keputusan sudah ada tiga fraksi menolak dana aspirasi, sementara tujuh fraksi lain menyetujui dana aspirasi. Selain PDI-P, ada pula Fraksi Nasdem dan Fraksi Hanura yang menunjukkan penolakan serupa. Hasil Baleg ini kemudian akan dibawa ke rapat paripurna pada siang ini.

Ditempat terpisah, Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan DPR agar berhati-hati dengan usulan program pengembangan daerah pemilihan atau yang biasa disebut dengan dana aspirasi. Menurut KPK, jika terjadi kesalahan dalam perumusan program dengan nilai total Rp 11,2 triliun yang digulirkan setiap tahunnya, dapat berpotensi terjadinya korupsi.

"Tentu harus ada kejelasan, petunjuk teknis dari eksekutor yang akan melaksanakannya. Ini harus ekstra hati-hati. Yang terpenting, dari tim lembaga harus ditinjau sejauh mana kesiapan, pertanggungjawaban, dan hasil capaian yang diharapkan," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain dalam jumpa pers bersama Tim UP2DP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6).

Zulkarnain yang mewakili KPK sebelumnya menggelar pertemuan tertutup selama kurang lebih dua jam dengan tim UP2DP yang terdiri dari Taufik Kurniawan, M Misbakhun, dan Hendrawan Supratikno. DPR mengundang KPK untuk meminta masukan mengenai dana aspirasi yang diperuntukan bagi setiap anggota DPR untuk membantu konstituennya.

Dimintai masukannya, Zulkarnain mengapresiasi DPR yang telah meminta pandangan  dari KPK terkait dana aspirasi ini. Dia meyakini, DPR memiliki tujuan yang baik dalam program tersebut, namunniat baik saja belum cukup dan yang terpenting harus dipikirkan sebuah sistem yang dapat membuat dana aspirasi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

"Kami berharap DPR perlu kehati-hatian dan kesiapan yang matang untuk pemerataan pembangunan daerah bisa terwujud. Sistemnya yang harus dibangun, kalau sistemnya tidak baik maka peluang korupsinya akan besar," tukasnya. (Dang). 

KOMENTAR DISQUS :

Top