Indonesia English
Rabu, 10 Agustus 2022 |
Nasional - Pendidikan

Menteri Yuddy Beri Intruksi Copot, Pemprov Banten Siapkan Data

Minggu, 31 Mei 2015 22:21:36 wib - Komentar

Jakarta, (Banten88.com) – Razia ijazah palsu gencar dilakukan Menristek Dikti M Nasir. Ada beberapa universitas di Jakarta yang ketahuan melakukan jual beli ijazah, dan sudah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Gerakan Menteri Nasir disambut baik oleh para kepala daerah, bahkan rekan sejawatnya di Kemenpan juga melakukan hal serupa.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, untuk mengecek para PNS baik di Kementrian maupun dia daerah dia sudah menerbitkan surat edaran soal ijazah palsu. Sangsinya, jika ada pejabat yang ketahuan menggunakan ijazah palsu, maka dengan tegas akan langsung dicopot dari jabatannya.

"Sangsinya jelas, kalau ada pejabat yang menggunakan ijazah palsu, harus dicopot dari jabatannya, dan diturunkan pangkatnya satu tingkat, itu sudah tegas," ujar Yuddy, kepada wartawan di Jakarta, Minggu (31/5).

Dikatakan Yuddy, Menpan RB telah mengeluarkan surat edaran nomor 3 tahun 2015 terkait terungkapnya kasus ijazah palsu yang saat ini banyak beredar. Jika ditemukan ada pejabat yang menggunakan ijazah palsu, negara pada dasarnya dirugikan. "Negara membayar orang yang bukan haknya, dengan kata lain membayar gaji sarjana, padahal dia bukan sarjan,” katanya.

Menindaklanjuti edaran Menpan-RB, Pemprov Banten mengecek sebanyak 1290 ijazah PNS dari total 4300 PNS yang ada di Pemprov. Upaya pengecekan ijazah PNS di Banten, menyusul maraknya jual beli ijazah di bebereapa perguruan tinggi Jakarta, dan dikhwatirkan ijazah tersebut digunakan untuk syarat penerimaan dan kenaikan pangkat PNS.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Cepi Safrul Alam mengatakan, BKD bersama inspektorat sudah membahas terkait pelaksanaan pengecekan pemakaian dugaan ijazah seperti yang ditemukan Kemen Dikti dalam sidaknya.  "BKD hanya menyajikan data pegawai yang dibutuhkan, guna keperluan kelengkapan, mengenai tekhnis dilakukan oleh inspektorat," kata Cepi.

Dikatakan Cepi, saat ini BKD mencurigai ada sekitar 30 persen kuota PNS berasal di jenjang pendidikan tinggi seperti S2 diragukan. Di Banten, banyak perguruan tinggi yang membuka kelas jauh sehingga untuk mendapatkan ijazah bisa dengan mudah. "Kebanyakan pada penyesuaian dan kenaikan pangkat,” ujarnya.

Menurut Cepi, sampai saat ini Pemprov Banten belum menerima surat edaran dari menteri MenPan RB, terkait waktu dan teknis pengecekan ijazah pegawai di lingkungan Pemprov Banten. “Kita mempersiapkan saja, kalau edarannya belum kita terima, jadi sambil menunggu kita siapkan datanya,” tukasnya. (Dang)

 

KOMENTAR DISQUS :

Top