Indonesia English
Kamis, 22 Februari 2024 |
Nasional - Politik

Minta Jatah 5 Menteri, Pramono Anung: Itu Bukan Sikap Resmi PDIP

Selasa, 23 Juni 2015 19:57:19 wib - Komentar
Pramono Anung

Jakarta, (Banten88.com)- Gonjang-ganjing perombakan di kabinet Presiden Joko Widodo rupanya semakin gencar. Selain Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat yang dikabarkan akan masuk dalam koalisi pemerintahan, tentu dengan mendapatkan jatah Menteri, rupanya tidak ketinggalan PDI-Perjuangan juga akan meminta jatah lima Menteri.

Politisi senior PDI Perjuangan, Pramono Anung kepada wartawan menyatakan, permintaan untuk menambah lima menteri dari PDI-P bukanlah sikap resmi dari partainya. Menurut dia, Wakil Sekjen PDI-P Ahmad Basarah hanya mengutarakan pendapat pribadinya saat menyebut PDI-P layak mendapatkan tambahan kursi di Kabinet Kerja Jokowi.

"Saya kira itu pendapat pribadi, kalau sikap partai resmi tentu punya mekanisme. Jadi, kalau ada pandangan seperti itu ditentukan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto," kata Pramono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6).

Lebih lanjut anggota Komisi I DPR tersebut mengatakan, selama ini partainya tidak pernah meributkan wacana penambahan kader PDI-P di kabinet. Menurut dia, yang terpenting adalah bagaimana terus menjalin komunikasi dengan pemerintah dan partai pendukungnya. "Dari awal kita tidak pernah menyoal mengenai jumlah menteri untuk PDIP, sebetulnya itu tidak pernah diperdebatkan," ujarnya.

Seperti diketahui, senin kemarin Ahmad Basarah menyatakan bahwa PDI-P perlu mendapat lima kursi tambahan dalam kabinet. Penambahan ini sebagai upaya memperkuat dukungan politik dalam meningkatkan kinerja pemerintah. dia berpendapat bahwa sebagai partai utama yang mengusung Jokowi, sudah sewajarnya PDI-P diberi kesempatan lebih untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, PDI-P memiliki banyak kader profesional yang layak dipertimbangakan untuk menjadi menteri.

"Semoga Pak Jokowi mempertimbangkan untuk menggunakan hak prerogatifnya memberikan ruang lebih banyak lagi bagi kader PDI-P untuk membantu beliau," kata Basarah seusai menghadiri buka puasa bersama di kediaman dinas Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di Jakarta Selatan, Senin (22/6).

Menurut Wasekjen DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah, PDI-P memiliki tanggung jawab paling besar pada kesuksesan pemerintahan karena posisinya sebagai partai utama yang mengusung dan mendukung Jokowi sebagai Presiden. Dengan ketersediaan kader potensial yang dimiliki, Basarah yakin PDI-P layak mendapat tambahan lima kursi menteri.

"Pertimbangannya, gagal dan suksesnya pemerintahan Jokowi akan berimplikasi pada kredibilitas dan elektabilitas PDI-P, itulah risiko parpol pengusung pemerintah," ujarnya.

Untuk itu sambung Basarah, dia berharap Jokowi dapat mempertimbangkan menambah ruang partisipasi efektif dan signifikan pada PDI-P melalui kursi menteri kabinetnya. "Pasti  otomatis kita menginginkan agar Jokowi menggunakan hak prerogatifnya memberikan ruang lebih banyak lagi bagi kader-kader PDI-P untuk membantu pemerintahan ini," katanya.

Dikatakan, kehadiran menteri dari kalangan profesional partai politik akan membawa dampak lebih nyata dibanding menteri profesional non-partai. Dampak lebih yang ia maksud adalah menguatnya dukungan politik khususnya saat berhadapan dengan parlemen. Tentu saja pendapatnya itu dengan merujuk kinerja pemerintahan selama sekitar delapan bulan ini. Kritik yang muncul pada pemerintah umumnya mengarah pada menteri-menteri di bidang ekonomi, yang didominasi kalangan profesional non-partai.

Menyikapi perkembangan yang ada, Basarah mengingatkan Jokowi untuk memahami realitas politik di Indonesia. Artinya, pemerintahan dapat berjalan efektif dengan dukungan DPR dan dukungan politik yang kuat. "Akan lebih baik Jokowi berikan porsi kepada kader dari parpol yang profesional dan kompeten. Di dalamnya akan memberi dukungan politik, sehingga prasyarat stabilitas politiknya terpenuhi dan semakin kokoh," tandasnya.

Isu reshuffle menyusul kinerja beberapa menteri di pemerintahan Jokowi dianggap lamban dan tidak aspiratif. Pekan lalu,  Jokowi telah meminta seluruh menterinya membuat laporan kerja sekaligus rencana kerja hingga November mendatang. Jokowi mengatakan, laporan para menteri sekaligus rencana kerja mereka hingga enam bulan ke depan merupakan salah satu langkah evaluasi kerja kabinet yang selalu dilakukannya untuk melihat sejauh mana program tercapai dan mengetahui masalah apa yang menghambat kerja kabinet. Meski demikian, Presiden tidak mengatakan bahwa evaluasi ini akan berujung pada perombakan kabinet. (Dang)

 

KOMENTAR DISQUS :

Top