Indonesia English
Senin, 04 Juli 2022 |
Nasional - Politik

Nasib Golkar dan PPP Digantung Menkum HAM

Selasa, 19 Mei 2015 18:17:22 wib - Komentar

Jakarta, (Banten88.com) – Menghadapi Pilkada serentak di 2015, nasib Partai Golkar dan PPP digantung Menkum HAM di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) dalam status banding. Kendati PTUN Jakarta membatalkan SK Menkum HAM baik kubu Agung Laksono. Yang mewakili Golkar Munas Ancol, maupun Partai PPP versi Rohamuzury, namun putusan tersebut masih panjang karena belum memiliki putusan pengadilan yang tetap.

 Lalu, Golkar dan PPP versi manakah yang direkomendasi KPU yang berhak ikut Pilkada serentak. Mengenai pihak mana yang bisa ikut pilkada, Kemenkum HAM memutuskan harus menunggu hingga putusan sengketa partai inkrah."Tunggu prosesnya saja saat ini, mudah-mudahan prosesnya cepat," ujar Karo Humas Kemenkum HAM Ferdinan Siagian, pada saat jumpa pers soal putusan PTUN Golkar di Kemenkum HAM, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5).

Dikatakan Ferdinan, Kemenkum HAM tidak bisa memutuskan kubu mana yang bisa mengikuti Pilkada serentak jika persidangan masih berlanjut ke tahapan banding. "Kita menjalankan perintah undang-undang untuk banding, kita ikuti saja pokoknya sampaimemiliki putusan pengadilan tetap,"tukasnya.

Kementerian Hukum dan HAM, yang mewakili Menteri Yasona Laoly bersama Perwakilan Partai Golkar kubu Agung Laksono, Lawrence Siburian memberikan tanggapan terkait putusan PTUN yang memenangkan Kubu Aburizal Bakrie. Kedua pihak sepakat untuk mengajukan banding putusan itu, bahkan sampai pada kasasi.

"Yang pertama adalah, Menteri Hukum dan HAM menghormati dan menghargai keputusan PTUN. Terkait denga putusan PTUN , melalui kuasa hukumnya, Menkum HAM akan mengajukan banding," kata Ferdinan mengulang pernyataannya lagi.

Ditegaskan Ferdinan, Menteri Hukum dan HAM bersama kuasa hukum dan para ahli hukum tata negara akan mempelajari putusan PTUN Jakarta dan menyiapkan memori banding. "Kita akan pelajari, dalam diktum putusan PTUN tidak terdapat putusan yang menyatakan kepengurusan Golkar dikembalikan pada kepengurusan hasil Munas Riau,"jelasnya.

Divisi hukum Golkar vrsi MUnas Ancol, Lawrence Siburian menyatakan sependapat dengan sikap yang diambil Menkum HAM. Sebagai tergugat intervensi, pihaknya mengikuti untuk melakukan upaya banding,. "Sebagai kubu tergugat intervensi kami menghormati, namun setelah 15 menit dari putusan kami sudah langsung mengajukan banding. Jadi putusan itu hanya berlaku 15 menit saja," jelas Lawrence semangat.

Menurut Lawrence, banding diajukan oleh pihaknya dikarenakan ada lima poin kejanggalan terkait putusan tersebut. Diantaranya kejanggalan hakim telah memutuskan sesuatu putusan yang melampaui batas kewenangannya, yaitu menyatakan bahwa hasil Munas Riau 2009 sah untuk memimpin Partai Golkar.

"Hakim PTUN tidak berwenang menyatakan SK hasil Munas Riau, itu kewenangan MPG dan pengadilan negeri , lalu hakim mempertimbangkan soal pilkada, padahal tidak ada dalam materi yang disampaikan baik penggugat maupun tergugat," tegasnya.

Sementara, kuasa hukum Partai Golkar versi Bali, Prof Yusril Ihza Mahendra berpendapat, putusan itu sudah tepat, mengenai pilkada dikembalikan lagi ke Munas Riau tentu keputusan itu mengakomodir kepentingan Agung Laksono juga. Namun jika putusan PTUN mau di banding dia akan mempersiapkannya. “Kalau banding, tentu kita akan siapkan kontra memori bandingnya,” jelas Yusril singkat. (Dang).

 

 

KOMENTAR DISQUS :

Top