Indonesia English
Rabu, 26 Juni 2019 |
Pemerintahan

OPD Diminta Manfaatkan Dana APBN

Selasa, 09 Mei 2017 21:22:20 wib - Komentar
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Hudaya Latuconsina.

SERANG,(Banten88.com): Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten, diminta untuk memanfaatkan  dana APBN untuk program 2017. Demikian  disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Hudaya Latuconsina saat ditemui di KP3B, Kota Serang, Selasa (9/5).

Menurutnya,  15 OPD yang diminta untuk segera mengajukan anggaran ke kementerian untuk  memperoleh  suntikan dana untuk program pembangunan. Namun, dari 15 OPD, baru empat yang sudah mengusulkan ke kementerian masing-masing.

“Baru empat yang sudah mengajukan yakni Dinkes, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral,” ujar Hudaya.

Sementara OPD lainnya yang belum mengusulkan yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Pariwisata, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Selanjutnya, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), dan Satpol PP.

Hudaya mengatakan, OPD jangan hanya mengandalkan APBD saja. Selama kemampuan kontrol anggaran bagus, pemerintah pusat menurutnya akan menilai kemampuan fiskalnya mandiri.

“Jadi enggak ada alasan bagi OPD kalau dapat anggaran besar khawatir tidak terserap. Semua itu tergantung kemampuan kontrol anggaran dan programnya saja. Karena rakyat menunggu (realisasi program). Yang jelas ada langkah konkret pemerintah. Jadi bagaimana setiap peluang bisa diambil,” katanya.

Padahal, mereka sudah saya minta sejak selesai Rapat Koordinasi Teknis (rakortek) Wilayah I di Batam, pada Februari,” sambungnya.

Dijelaskannya, rakortek wilayah satu ini terdiri dari Sumatera, Jawa, Bali, NTT dan NTB. Pembahasannya yakni kebijakan sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan nasional dan daerah. “Rakortek ini bertujuan menyusun rencana kerja tahun 2018 dengan tujuan menyinergikan rencana pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Forum ini memfasilitasi bagi kementerian atau lembaga bertemu dengan pemerintahan daerah yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah bersama dengan Bapennas,” jelasnya.

Ia juga berharap, dari Rakortek ini pemerintah provinsi sesuai dengan mandat di UU 23/2014 Pasal 259, melakukan hal yang sama dengan kabupaten/kota terhadap usulan-usulan program kabupaten/kota yang akan diverifikasi oleh provinsi dalam rangka mencapai target pembangunan nasional. Mandat ini menjadi penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam melaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan nasional dan daerah,” urainya.

Saat ini, tindak lanjut dari rakortek tersebut yaitu tengah dilaksanakan Forum Rencana Kerja Wilayah I di Jakarta hingga 15 Mei 2017. “Makanya usulan ke-15 OPD ini diharapkan bisa masuk sampai tanggal 15 Mei ini dan sudah ditandatangan oleh Penjabat Gubernur (Nata Irawan-red). Sebab, untuk bisa menarik anggaran pusat berupa DAK fisik di tahun 2018. Harusnya sekarang dimaksimalkan, usulkan sebesar besarnya,” jelasnya.

Seperti diketahui  pada APBD Pemprov 2016 sebesar Rp 10,3 triliun, pendapatan asli daerah (PAD) hanya sebesar Rp 5,46 triliun. Untuk pos belanja Rp10,3 triliun itu pun ada sumbangan dari DAK dan DAU. “Capaian PAD kita memang sudah bagus, tapi kita targetkan lagi secara persentasi di atas 56 persen dari Rp 5,46 triliun. Artinya ini kan masih sangat besar supporting dari APBN, bagaimana kita juga mampu menaikan fiskal. Di atas 70 persen, PAD kita bagus berarti fiskalnya mandiri. Seperti Jakarta,” ujarnya.(AZM).

KOMENTAR DISQUS :

Top