Indonesia English
Selasa, 04 Oktober 2022 |
Politik

Pansus Raperda Pondok Pesantren Segera Konsultasi Ke Kemendagri

Senin, 16 Januari 2017 20:48:19 wib - Komentar
Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah

SERANG,(Banten88.com): Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pondok pesantren berencana melalukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebelum raperda Ponpes tersebut dilanjutkan. Hal itu diungkapkan Ketua Pansus Raperda Ponpes Sanuji Pentamarta saat ditemui di Gedung DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (16/1). 

 

"Kita akan konsultasi ke Kemendagri terkait pasal-pasal maupun ayat yang tidak sesuai. Kita mau arahan secara rinci dari mereka," kata Sanuji.

Terkait pencoretan terhadap perda ponpes, politisi PKS itu menyatakan, bahwa perda yang dicoret itu bersifat umum. "Yang menghambat keuangan saja yang dicoret," ujarnya.

 

Menurutnya, Mendagri Tjahjo Kumolo tidak menolak Perda Ponpes. Meski demikian, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Biro Hukum untuk melakukan konsultasi terkait perda itu.

"Masa mendagri nolak perda yang membangun akhlak sih. Tapi yang pasti kita dalam waktu dekat ini akan konsultasi ke sana (kemendagri)," jelas.

 

Ketua Fraksi PKS DPRD Banten itu seraya mentargetkan Raperda itu akan selesai pada 2017 ini.

 

Sementara itu, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah ketika ditemui wartawan  terpisah mengaku akan mengawal rapreda tersebut. Menurutnya, kejelasan terkait perda tersebut dilanjutkan pembahasannya setelah adanya pernyataan mendagri yang mengaku bahwa Raperda Ponpes tidak dicoret.

“Lebih jauhnya Biro Hukum Setda Pemprov Banten yang mengawal. Untuk sekarang ini masih ada penyesuaian, artinya sekarang tinggal intensitas kita saja ke pusat untuk mengawal perda tersebut,” katanya.(AZM).

 

KOMENTAR DISQUS :

Top