Indonesia English
Senin, 20 Mei 2019 |
Politik

Panwaslu Cikande Intip ASN yang Tidak Netral

Senin, 25 Februari 2019 09:45:13 wib - Komentar
Ketua Panwaslu Kecamatan Cikande, Yopi, Heryana di kantor sekretariat Panwaslu Cikande, Senin (25/2/2019).

Serang (Banten88.Com): Menindaklajuti keluhan masyarakat terkait kabar tentang netralitas para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di wilayah kecamatan Cikande, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu Kecamatan Cikande) meluncurkan Gerakan Intip. Program ini menyasar kepada para ASN dari berbagai profesi yang diduga tidak netral dalam mendukung dan menyikapi netralitas pemilu 2019. Selain itu, Panwaslu Kecamatan Cikande juga mengintip para penyelenggara pemilu di wilayah Cikande.

Ketua Panwaslu Kecamatan Cikande, Yopi, Heryana menuturkan sebagai ASN harus mematuhi berbagai aturan khusus dari negara termasuk perihal netralitas saat Pemilihan Anggota Legeslatif dan Pemilihan Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah. Kendati pesta politik selalu membawa euforia tersendiri bagi seluruh masyarakat Indonesia. ASN harus mengikuti aturan ini antara lain yakni ASN dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon legeslatif. ASN dilarang memasang Alat Peraga Kampanye (APK) terkait promosi dari peserta pemilu. ASN dilarang menjadi timses salah satu peserta pemilu baik tingkat daerah maupun pusat. ASN dilarang menghadiri deklarasi salah satu peserta pemilu. ASN dilarang mengikuti simbol tangan/gestur gerakan yang digunakan sebagai simbol dan bentuk keberpihakan salah satu peserta pemilu. ASN dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik dan atau calon anggota legeslatif.

“Setelah melakukan penertiban APK yang melanggar kemudian dilanjutkan meluncurkan Gerakan Intip. Ini merupakan upaya peningkatan kinerja dan profesionalitas Panwaslu kecamatan Cikande,”tutur Yopi kepada wartawan melalui keterangaan tertulis di sekretariat Panwaslu kecamatan Cikande, Senin (25/2).

Di tempat yang sama, salah satu komisioner Panwaslu Kecamatan Cikande, Siroj mengungkapkan, program gerakan intip ini adalah program tindak lanjut dari Panwaslu Kecamatan Cikande yang mengacu pada PKPU nomor 23 tahun 2018 tentang larangan dan sangsi. Seperti yang disebutkan dalam pasal 69 ayat 2, bahwa pelaksana dan/ tim kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN). (Iman).

KOMENTAR DISQUS :

Top