Indonesia English
Minggu, 29 Mei 2022 |
Pemerintahan

Pemprov Banten dan Delapan Kabupaten/Kota Lakukan Verifikasi Data dengan Kementerian

Senin, 13 Juni 2016 19:08:14 wib - Komentar
Sekda Banten Ranta Suharta.

SERANG,(Banten88.com):Pemerintah Provinsi (Pemorv) Banten berdasarkan instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumpulkan delapan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan verifikasi data pemetaan urusan pemerintahan dan percepatan pengalihan P3D.

Hal tersebut diungkapkan Sekeretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Ranta Soeharta saat ditemui usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (13/6).

“Tadi pagi kita sudah kumpulin di Pendopo dari setiap kabupaten/kota untuk menyelesaikan urusan,” katanya.

Menurut Ranta banyak urusan yang harus diselesaikan oleh kabupaten/kota begitu juga provinsi. “Banyak yang harus diselesaikan dan disinkronkan dengan tiap-tiap kementerian berdasarkan urusan masing-masing,” ujarnya.

Sementara itu pada kesempatan berbeda Kepala Sub Bagian (Kasubag) Kelembagaan Non Perangkat Daerah dan Kelembagaan Kabupaten/Kota pada Biro Organisasi Setda Pemprov Banten Rinon Agus Wijanarko mengatakan acara tersebut merupakan inisiasi Kemendagri.

“Pemprov Banten memfasilitasi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam pemetaan urusan sesuai dengan amanat Undang-undang 23 pasal 24,” kata Agus.

Diterangkan Agus bahwa dalam kegiatan verifikasi yang hadir dari 32 kementerian dengan masing-masing urusan juga dengan dinas dari kabupaten/kota serta provinsi juga juga masing-masing urusan. “Jadi tujuan verifikasi ini adalah menskinronisasi data yang sudah di input di sistem Ditjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri apakah valid atau tidak,” jelasnya.

Agus mencontohkan misalkan Pendidikan dengan Kementerian Pendidikan didampingi Ditjen Pembangunan Daerah (Bangda), sosial dengan Kemensos dan lain sebagainya.

“Nantinya out put hasil verifikasi data ini untuk data daerah dalam menata organisasi sistem pemerintahan daerahnya masing-masing, karena dari sistem ini keluar tipologi dinasnya baik dinas a, b,c dan seterusnya,” ujarnya.

Diterangkan Agus kegiatan ini dilakukan selama empat hari setelah itu rtahapan selanjutnya yakni ssatu minggu dari berakhirnya verifikasi akan diserahkan ke Kemendagri  sebagai dasar rekomendasi dan penetapan.

“Hasil verifikasi sebagai dasar persetujuan pusat setiap perubahan SOTK perangkat daerah harus diketahui dan disetujui kemendagri, nanti turun rekomendasi mendagri untuk provinsi dalam penataan struktur pemerintahan daerah begitu juga rekomendasi gubernur untuk kebupaten/kota,” katanya.

Rekomendasi tersebut nantinya akan manjadi acuan setiap pemda kabupaten/kota untuk membuat struktur organsasai di mna mereka akan membuat perda tentangSOTK organisasi pemerintah daerah. setelah persetujuan pertama difasilitasi kalo kabupaten kota dengan biro organisasi pemprov kalo provinsi dengan dirjen Otda.(AZM).

KOMENTAR DISQUS :

Top