Indonesia English
Minggu, 29 Mei 2022 |
Pemerintahan

Pemprov Banten dan Polda Banten Sepakati Kerjasama Pelaksanaan E-Samsat

Selasa, 27 Desember 2016 19:38:17 wib - Komentar
Kepala DPPKD Provinsi Banten Nandy S Mulya.

SERANG,(Banten88.com): Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten bersama Polda Banten serta sejumlah bank seperti Bank Banten, Bank BJB, BNI, Jasaraharja dan PT Pos Indonesia hari ini menandatangani Perjanjian Kerjasama atau MoU tentang pelaksanaan e-samsat di wilayah Polda Banten. Selain MoU dalam kesempatan tersebut juga disosialisasikan peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2016 tentang tarif dan jenis PNBP Polri.

Kepala  DPPKD Provinsi Banten Nandy S Mulya mengatakan, kesepakatan  ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan 17 Gubernur se-Indonesia di Jawa Barat lalu. Berkaitan dengan e-samsat dan sistem yang berkaitan dengan aplikasi pelayanan satu pintu.

“Sosialisasi ini kami adakan agar sebelum pemberlakuan, subtansi tersebut langsung masuk ke aplikasi sehingga nanti kita tidak akan ada kesulitan,” kata Nady kepada wartawan di aula DPPKD Banten. KP3B, Kota Serang. Selasa (27/12).

Nandy mengungkapkan, untuk tahun 2017 mendatang pengelolaan keuangan daerah Provinsi Banten sudah tidak dikelola oleh DPPKD lagi. Hal tersebuut menyusul SOTK baru yang membuat DPPKD dibagi menjadi dua yakni Badan Pengelolaan dan Aset Masuk dan Badan Pendapatan  Daerah.

 “Tahun 2017 sudah tidak ada lagi DPPKD jadi dibagi menjadi dua yakni Badan pengelolaan dan aset masuk, serta Badan Pendapatan Daerah. Mungkin besok akan MoU ditandatangani oleh Plt Gubernur. Maka dari itu, sebagai dasar MoU besok, maka hari ini dilakukannya penandatanganan oleh Bank Banten, BNI, BJB, Jasaraharja dan PT pos,” jelasnya.

Sementara terkait e-samsat,  Pemprov Banten akan memberlakukan e-Samsat awal 2017. Hal itu dilakukan dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak.

“E-Samsat ini untuk meningkatkan pendapatan serta bagian dari rencana aksi sesuai arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Ranta Soeharta.

Menurut Ranta, komitmen melaksanakan e-Samsat tersebut sudah disepakati dan merupakan komitmen Pemprov Banten dengan penandatanganan kesepakatan oleh Plt Gubernur Banten bersama beberapa daerah lainnya di hadapan Tim KPK pada rapat kordinasi di Bandung, Jawa Barat.

Ranta mencontohkan dengan penerapan e-Samsat seperti di Jawa Barat, pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan yang sebelum diberlakukan e-samsat hanya Rp 9 triliun akan meningkat menjadi Rp 13 triliun.

Melalui e-Samsat berbagai kemudahan dalam membayar pajak bisa dilakukan oleh wajib pajak antara lain tidak perlu ke kantor samsat karena bisa membayar pajak dimana saja diantaranya melalui e-banking.

“Ini juga bisa mengantisipasi kebocoran karena tidak berhadapan fisik atau tidak membayar pajak secara langsung,” kata Ranta.

Diketahui, sistem e-samsat akan terintegrasi dengan data berkaitan dengan pelayanan pembayaran pajak seperti pajak kendaraan bermotor. Hingga saat ini Pemprov Banten melakukan berbagai persiapan termasuk melakukan kajian-kajian dan sosialisasi kepada wajib pajak terkait pelaksanaan sistem tersebut.(okan).

KOMENTAR DISQUS :

Top