Indonesia English
Senin, 08 Agustus 2022 |
Nasional - Politik

Pendaftaran Ditutup, Mahasiswa Banten Tolak Calon Boneka

Senin, 03 Agustus 2015 20:14:02 wib - Komentar
Mahasiswa Banten Tolak Adanya pasangan calon boneka.

Serang, (Banten88.com) – Tepat pukul 16.00 teng, batas pendaftaran calon kepala daerah tahap kedua hari ini sudah ditutup. Sampai batas waktu pendaftaran tahaf dua, lima daerah dipastikan harus ditunda, karena hanya diikuti oleh satu peserta pasangan bakal calon. Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkyansyah mengatakan perkembangan sementara terkait daerah yang pasangan calonnya masih kurang dari dua.

Dikatakan Ferry, dari laporan sementara ada lima daerah yang masih memiliki calon tunggal. Kelima daerah itu adalah Kota Mataram (Provinsi NTB), Kabupaten Timor Tengah Utara (NTT), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kota Samarinda (Kalimantan Timur), dan Kabupaten Blitar (Jawa Timur).

"Sampai batas akhir waktu pendaftaran, lima daerah itu perpanjangan dengan kemungkinan penundaan Pilkada. Tidak ada lagi pendaftaran ditahap berikutnya," ujar Arief di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/8).

Dari 12 daerah yang sebelumnya terancam ditunda pelaksannnya, dilaporkan sudah ada penantangnya. Daerah yang sudah memiliki calon minimal dua pasangan adalah Kabupaten Serang (Banten), Kabupaten Asahan (Sumut), Kabupaten Purbalingga (Jawa Tengah), Kabupaten Pegunungan Arfak (Papua Barat), Minahasa Selatan (Sulut), dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Sulut) yang dipastikan bisa mengikuti Pilkada tahun ini.

"Meski masih menyisakan calon tunggal di lima daerah, paling tidak enam daerah itu sudah ada minimal dua calon pasangan," katanya.

Menurut Ferry, adapun dua daerah seperti Kota Surabaya, Kabupaten Pacitan (Jatim) masih dalam proses, dia mengaku belum mendapat laporan resmi terkait informasi adanya penambahan pendaftar di hari terakhir ini. "Sampai saat ini masih proses verifikasi. Ada yang daftar, nanti diupdate lagi, begitu informasi sementara," tukasnya.

Sementara pendaftaran pasangan bakal calon Ahmad Syarif Madzkrullah-Aep Syaefullah di Pilkada Kabupaten Serang, menuai banyak persoalan pada saat masa perpanjangan pendaftaran, Sabtu, (1/8). Sejumlah elit partai Gerindra yang merasa dibohongi atas sikap Ahmad Syarif dan ketua DPD Gerindra Banten, mengancam akan melakukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banten untuk menguji SK-DPP yang dijadikan alat bagi Syarif.

“Kita sudah konsolidasi dengan pengurus Kecamatan yang lain, kita akan persoalkan beberapa yang menjadi dasar hokum untuk melakukan gugatan. Terus terang saja saya prihatin, sedih melihat Gerindra seperti ini,” ujar Muhammad Abnas, Ketua PAC Jawilan.

Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Banten, Eka Satyalaksana  mengindikasikan KPU Kabupaten Serang telah melanggar Peraturan KPU (PKPU) No 12 tahun 2015 tentang perubahan atas PKPU No 9 Tahun 2015 tentang pencalonan kepala daerah., karena menerima pendaftaran pasangan calon Ahmad Syarif Madzkrullah-Aep Syaefullah pada masa perpanjangan pendaftaran.

Pasangan bakal calon Syarif-Aep sebelumnya telah ditolak oleh KPUD pada pendaftaran pertama, Selasa (28/7) lalu, sedangkan PKPU No 12 tahun 2015 pasal 89A ayat 2 berbunyi "Pasangan calon yang telah ditolak atau telah dinyatakan tidak memenuhi  persyaratan tidak dapat diusulkan dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1".

“Pada ayat 1 disebutkan, dalam hal berdasarkan hasil penelitian perbaikan persyaratan calon tidak ada atau hanya 1 pasangan calon yang memenuhi persyaratan, KPU membuka kembali pendaftaran pasangan calon paling lama 3 hari, kalau status pasangan ini kan ditolak," jelasnya.

Karena itu Eka menilai, ada indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Serang, dan untuk menyatakan bahwa KPUD terbukti melakukan pelanggaran, Bawaslu akan melakukan telaahan terhadap sikap dan komitmen apa yang akan dilakukan lembaganya. "Kita akan kaji lagi, ini baru indikasi pelanggaran, sementara untuk menyatakan benar atau salah, kita akan bawa dalam rapat bersama komisioner yang lain,” ujarnya.

Dikatakan Eka, KPUD saat pendaftaran hanya menerima pasangan calon Syarif-Aep hanya berpijak pada Surat Edaran KPU No 402 tanggal 24 Juli 2015, yang menyatakan pasangan calon yang sudah ditolak dapat diterima kembali. Sedangkan jika bicara kekuatan hukumnya tentu lebih tinggi dari PKPU dibanding surat edaran. "Itu yang saya maksud, kalau surat edaran dijadikan pijakan dan menabrak peraturan yang lebih tinggi, itu kan bahaya,” tukasnya.

Terpisah, Ketua KPUD Kabupaten Serang, Muhammad Nasehudin dikonfirmasi wartawan mengakui pasangan Syarif-Aep ditolak saat pendaftaran pertama. Namun berdasarkan surat edaran KPU No 402, pasangan Syarif-Aep yang didukung Partai Gerindra, Hanura dan PBB dapat mendaftar kembali. "Surat edaran KPU itu yang dijadikan kenapa pasangan Syarif-Aep dapat kita terima sebagai pasangan yang memenuhi syarat,” urainya.

Sementara atas ramaianya isu bakal calon boneka di Pilkada Kabupaten Serang, menuai beragam aksi dari berbagai kalangan. Siang tadi, sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Serang, melakukan aksi unjuk rasa di depan Pendopo Bupati Serang, Senin (3/8).

Selain KAMMI, forum ketua PAC Gerindra yang merupakan kader anak cabang dari DPC Gerindra Kabupaten Serang akan melakukan aksi serupa. Mereka mengancam, selain akan menduduki kantor KPUD Kabupaten Serang, juga akan membawa persoalan ini kepada pengadilan tata usaha Negara.

Aksi mahasiswa yang tergabung dalam KAMMI, selain mengkritisi Pilkada yang mereka anggap hanya sekedar formalitas yang dilakukan para partai politik, salah satunya dengan menyiapkan calon boneka, juga mengkritisi sikap komisioner KPUD. "Mau jadi apa, mau dibawa kemana jika penyelenggaraan Pilkada hanya menghadirkan pasangan boneka,” teriak Sukatno berapi-api, koordinator aksi ketika dikonfirmasi wartawan.

Dikatakan Sukatno, adanya pasangan calon boneka di Pilkada Serang, ini sama saja dengan membiarkan pembodohan baik yang oleh partai politik maupun oleh penyelenggara Pemilu terhadap masyarakat. “Jika kondisinya seperti ini, baiknya tidak usah diadakan Pilkada, daripada menghadirkan pasangan calon boneka, kan kita sudah tahu siapa pemenangnya,” katanya. (Dang)

 

KOMENTAR DISQUS :

Top