Indonesia English
Senin, 17 Desember 2018 |
Hukum dan Kriminal

Pengacara Adit: Seret Dalang Pengadaan Genset ke Pengadilan

Jumat, 16 November 2018 14:03:18 wib - Komentar
Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A

Serang, (Banten88.com): Sidang  dugaan korupsi genset RSUD Banten senilai Rp2,2 miliar ditunda dua minggu yang akan datang. Sebelumnya setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Banten menghadirkan saksi yaitu mantan Direktur RSUD Banten dr Dwi Hesti beserta tiga pejabat pemerintah hasil pekerjaan (PPHP) Indra gunawan, Tatan Supardi dan Sapta Adi Setiawan, pada Rabu (14/11/2018), di ruang sidang utama Tipikor Pengadilan Negeri Serang.

Dadang Handayani, pengacara Adit Hirda Restian ketika dikonfirmasi membenarkan jika sidang genset ditunda dua minggu. Mengenai materi sidang, masih mendengarkan saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum. “Ya kemarin sebelum ditutup, majelis menyampaikan ada diantara hakim anggotanya yang akan cuti, jadi lanjutan sidang ditunda dua minggu yang akan datang, agendanya tetap hari rabu,” katanya.

Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan genset tersebut lanjut Dadang, sesungguhnya sudah hampir dapat ditarik kesimpulan siapa yang harus bertanggungjawab terhadap terjadinya kemahalan harga, dan siapa saja pejabat yang berperan untuk menentukan harga genset sesuai harga pasar. “Bagi kita para praktisi sangat sederhana menyimpulkannya, tapi kita tidak ingin berandai-andai biarlah nanti hakim secara obyektik yang akan menentukannya,” jelasnya.

Lebih lanjut Dadang mengatakan, seiring berjalanya waktu yang sudah ditempuh dalam persidangan, pihaknya optimis aktor intelektual dalam kasus tersebut sudah mulai terbuka. "Ya, sudah dari sidang minggu kemarin. Kan peranan yang nampak siapa sebetulnya yang bertanggung jawab dalam pengadaan genset ini, saya berharap agar jaksa dapat memproses penegakan kasus dugaan genset ini terus berlanjut hingga tuntas untuk menjerat siapa yang menjadi intelektual dadernya,” tegasnya.

Menurut Dadang, penegakan hukum harus dilakukan tanpa tebang pilih. Artinya, jika mau menegakan hukum sebagai panglima, jangan memaksakan seeorang untuk dijadikan sebagai tersangka tanpa mendalami peran lain siapa yang sesungguhnya dalam kasus ini yang harus bertanggungjawab baik secara administrasi maupun atas terjadinya kemahalan pembelian harga genset seperti yang menjadi temuan inspektorat.

“Beginilah kalau penegakan hukum asal comot, saya ambil istilah itu asal ada tersangka saja, coba liat peran Adit, dia bukan sebagai pejabat yang berwenanag untuk menandatangani dokumen apapun. Jika mau menjadikan hukum sebagai panglima, seret itu pejabat lain yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan,” tandasnya.

Sementara dalam sidang tersebut, dari sejumlah saksi yang dihadirkan JPU, dalam kasus yang mendapat perhatian banyak pihak ini, sudah mulai terlihat siapa yang menjadi aktor intelektual yang diduga menjadi dalang dalam kasus dugaan korupsi genset RSUD Banten tersebut sudah mulai terbuka dan terang. Siapa yang memiliki peran dan siapa yang harus mempertanggungjawabkan adanya dugaan korupsi genset yang menyeret Kepala Dinas Kesehatan Banten, Sigit Wardojo dan Adit Hirda Restian staf  RSUD Banten yang saat itu masih CPNS mulai terungkap.

Dihadapan majelis hakim, mantan Kepala RSUD Banten dr Dwi Hesti memastikan tidak ada perubahan harga dalam pembelian genset setelah SPK dikeluarkan. Namun, ia mengatakan seharusnya PPTK mengetahui harga sesungguhnya. "Tidak ada perubahan atas harga yang sudah ditetapkan PPTK. Saya hanya percaya karena sudah dilakukan oleh PPTK. Karena seharusnya PPTK mengetahui harga yang sebenarnya. PPTK yang harus bertanggungjawab secara tekhnis," kata Hesti dalam persidangan.

Hesti selaku pejabat yang menandatangan kontrak pengadaan genset RSUD Banten juga mengaku tidak mengetahui adanya mark up atas terjadinya kemahalan pembelian pengadaan tersebut. Sebab menurutnya, penandatangan itu tidak hanya dilakukan dirinya saja. "Karena menurut saya sudah dilelang bahwa saya tanda tangan tidak hanya satu orang, tetapi berdua. Tidak mengetahui ada mark up terhadap nilai ini, penandatanganan berita acara pemenang lelang secara administrasi tidak bermasalah," ujarnya.

Mengenai peran Adit sebagai CPNS, Hesti juga menegaskan bahwa Adit, salah satu terdakwa dalam pengadaan genset RSUD Banten itu, tidak memiliki keterlibatan dalam kasus pengadaan genset tersebut, dan seharusnya Adit tidak boleh dilibatkan dalam kegiatan pengadaan. "Terus terang saya tidak membela Adit, saya harus jujur Adit sangat proporsional dalam bekerja dan mau belajar. Saya bukan membela Adit," ungkapnya.

Sementara Ketua PPHP Indra gunawan, berdasarkan keteranganya dalam persidangan mengakui tidak pernah melakukan pengecekan langsung ke perusahaan yang menjual genset ke RSUD Banten. Dia mengaku hanya melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang ada. Seharusnya kata dia, selaku tim pemeriksa melakukan pengecekan. "Ya saya akui, saya tidak pernah melakukan pengecekan ke perusahaan yang menjual genset," ujarnya.

Pada saat memberikan kesaksiannya, dr Hesty menyampaikan bahwa dia menggantikan dr Sigit menjadi Direktur RSUD Bantwn, yaitu pada bulan Agustus 2018. Sedangkan mengenai perencanaan pengadaan genset, dia tidak mengetahuinya karena pada saat dia menjabat sebagai Direktur, secara administrasi  pengadaan genset sudah selesai dilakukan lelang dan sudah ada perusahaan yang menjadi pemenangnya.

"Begini saya tidak masuk dalam proses penyusunan HPS dan administrasi kelengkapan lelang, saya hanya menandatangani kontraknya saja; jadi secara administrasi saya tiidak tahu pastinya," katanya.

Dikatakan Hesty, mengenai adanya penentuan HPS, wajib dilakukan survey terhadap barang yang akan digunakan, karena HPS dapat ditentukan dari hasil survey dengan mendapat spesipikasi barang, harga dan merek yang akan digunakan dalam lelang yang dilakukan Pokja ULP. "Kewenangan PPTK, karena PPTK harus bertanggungjawab terhadap HPS dan hasil survey yang dilakukan. Secara tekhnis PPTK lah yang menyusun KAK dan kelengkapan syarat lelang," jelasnya.

Menurut Hesty, terjadinya kemahalan harga pembelian genset, disebabkan PPTK yang secara tekhnis menyusun HPS tidak cermat. Adanya kemahalan harga pembelian genset seperti dari hasil audit inspektorat, merupakan tanggungjawab PPTK. "Perusahaan pemenang yang ikut lelang dan melakukan penawaran dibawah HPS tidak dapat disalahkan, adanya kemahalan harga itu kesalahan PPTK," jelasnya.

Seirama dengan Hesti, Koordinator PPTK RSUD Banten Sri Mulyati pada saat kesaksian sebelumnya dengan tegas menyampaikan, bahwa dalam penyusunan KAK dan HPS yang harus bertanggungjawab PPTK-nya. “Ya secara tekhnis PPTK yang harus tanggungjawab, Adit hanya menjalankan tugas sebaga calon pegawai yang pada saat itu sedang dalam masa orientasi di Subag Umum,” katanya.

Saksi Iwan Ruspiady dengan gamlang menyampaikan bahwa dia diminta oleh Sri Mulyati untuk membuatkan RAB genset. Atas permintaan tersebut dia buatkan menjadi dua alternatif yang satu menggunakan perusahannya sedangkan satunya sebagai pendamping menggunakan perusahaan koleganya. Dikabulkannya dibuatkan RAB, dengan harapan Iwan dan dapat ikut dan menjadi pemenang pengadaan tersebut, “Saya tidak bisa ikut, perusahaan saya gugur dan tidak bisa ikut lelang,” urainya.

Gagalnya Iwan mengikuti lelang pengadaan genset, ternyata dia diberikan konpensasi oleh Sri Mulyati dengan memberikan lima paket pekerjaan penunjukan langsung yang nilainya dibawah 200 juta. “Ya saya mendapatkan lima paket penunjukan yang diberikana oleh ibu Sri sebagai Kabag Umum RSUD Banten,” kilahnya.

Sidang dipimpin oleh Ketua Majlis Hakim Epiyanto dan dua hakim anggota Hosyana Sidabalok.  Sidang ditunda dua pekan yang akan datang dengan agenda masih menghadirkan saksi dari penuntut umum. (Azmi)

LAINNYA

KOMENTAR DISQUS :

Top