Indonesia English
Senin, 08 Agustus 2022 |
Nasional - Politik

Pengadilan Perintahkan Menkum HAM dan Agung Lakosono Bayar100 Miliar

Jumat, 24 Juli 2015 18:47:38 wib - Komentar
Aburizal Bakrie.

Jakarta, (Banten88.com) – Gugatan Partai Golkar Munas Bali dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam putusannya, Majelis hakim berpendapat bahwa Munas di Bali pada 30 November 2014 telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, antara lain sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar, serta Peraturan Organisasi Partai Golkar tentang prosedur surat-menyurat.

Selain menyatakan pengurus Golkar hasil Munas Bali sah, PN Jakarta Utara juga menjatuhkan denda Rp 100 miliar kepada kubu Agung Laksono dan Menkum HAM Yasonna Laoly. Mendapat putusan tersebut, kubu Agung pun tidak terima dan akan menempuh upaya banding. "Ini subyektif, kan aneh, semua kan harus ada buktinya," ujar Ketua DPP Golkar hasil Munas Ancol, Lawrence Siburian saat dihubungi, Jumat (24/7).

Dikatakan Lawrence, dia menilai putusan majelis hakim tersebut sudah melampaui kewenangan dan memaksakan kepengurusan Munas Ancol untuk menempuh upaya hukum lain. "Menurut saya majelis hakim sudah melampaui kewenangnya. Dia menilai putusan mahkamah partai tidak sah. Itu jelas sama artinya menempatkan diri jadi atasan dari mahkamah partai," tukasnya..

Seperti diketahui, majelis hakim PN Jakut menyatakan bahwa pihak tergugat 1 yakni Agung Laksono dan Zaenuddin Amali, tergugat 2 dari DPD 2 Jakarta Utara Muhammad Bandu dan Priyono Joko Alam, serta tergugat 3 Menkum HAM Yasonna Laoly dikenakan denda sebesar Rp 100 miliar. "Menghukum tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 secara tanggung renteng membayar kerugian materil sebesar 100 miliar rupiah," ujar Lilik di PN Jakarta Utara, Jalan RE Martadinata, Jakut, Jumat (24/7).

Menurut Lilik, nilai kerugian berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan penggugat untuk menghadapi tergugat sebesar Rp 12 miliar dan biaya di Mahkamah Partai Golkar sebesar Rp 5 miliar. Selain itu, adapula kerugian imateril berupa pikiran, tenaga, dan kepercayaan kader Partai Golkar terhadap penggugat kepada seluruh Partai Golkar yang sah dan pendapat umum yang memojokkan penggugat seolah-olah sebagai Partai Golkar yang tidak sah dan apabila dinilai dengan uang senilai 1 triliun.

Atas putusan itu, Golkar kubu Agung Laksono memastikan akan mengajukan banding terhadap putusan PN Jakarta Utara yang memenangkan kubu Aburizal Bakrie. "Atas hasil Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu, kami tentu tidak puas dan akan mengajukan banding," kata Ketua DPP Golkar hasil Munas Ancol Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat (24/7).

Ace mengatakan, persoalan konflik internal Partai Golkar itu bukan dalam ranah perdata seperti yang diputuskan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Konflik kepengurusan partai, kata dia, merupakan ranah UU Partai Politik. Oleh karena itu, penyelesaiannya harus di lembaga Mahkamah Partai Golkar. Mahkamah Partai Golkar sebelumnya telah mengeluarkan putusan.

Dua hakim Mahkamah Partai Golkar, yakni Djasri Marin dan Andi Mattalatta menyatakan mengabulkan gugatan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol sebagai kepengurusan yang sah. Sementara, dua hakim lain, Muladi dan HAS Natabaya menyatakan tidak memihak dan menyerahkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Keputusan Mahkamah Partai Golkar ini sudah dibawa ke Menkumham.

Menkumham kemudian mengesahkan Partai Golkar yang dipimpin Agung Laksono dengan syarat harus mengakomodasi kubu Aburizal. Ace Hasan meyakini, putusan PN Jakut ini tidak akan mengganggu legitimasi kubunya untuk mendaftarkan diri di pemilihan kepala daerah serentak pada 26-28 Juli mendatang. "Semua yang disampaikan majelis hakim PN Jakut sudah digelar bukti-buktinya dalam Mahkamah Partai Golkar," katanya.

Majelis hakim PN Jakut berpendapat bahwa Munas di Bali pada 30 November 2014 telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sudah sesuai dengan (AD/ART) Partai Golkar. Sementara terhadap pelaksanaan Munas di Ancol, hakim menilai bahwa pelaksanaan Munas tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Munas Ancol digelar tanpa prosedur administrasi sesuai dengan aturan partai.

Gugatan ini dimohonkan oleh pengurus Partai Golkar hasil Munas Bali, yang dipimpin oleh Ketua Umum Aburizal Bakrie. Mereka menggugat keabsahan pelaksanaan Munas Ancol yang dipimpin Ketua Umum Agung Laksono, dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan kepengurusan Partai Golkar.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) sebelumnya mengabulkan banding yang diajukan Partai Golkar kubu Agung Laksono. Putusan ini menganulir vonis tingkat pertama pada kasus sengketa kepengurusan Partai Golkar yang sebelumnya mengesahkan kubu Aburizal.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar kubu Munas Bali, Akbar Tandjung ikut serta meluapkan kebahagiaannya saat PN Jakarta Utara memenangkan Munas Bali. Menurutnya, Munas Bali merupakan munas yang sah dan tidak diragukan keabsahannya, dia berharap putusan ini bisa mengakhiri konflik yang berkepanjangan.

"Keabsahan kepengurusan Golkar dari segi munas maka saya katakan Munas Bali yang sah terutama penyelenggaranya pesertanya DPD Golkar tingkat 1 DPD Golkar tingkat 2 segi keabsahan Munas Bali enggak bisa diragukan," ujar Akbar usai sidang putusan di PN Jakarta Utara, jalan RE Martadinata, Jakut, Jumat (24/7).

Menurut Akbar, dalam konflik yang terjadi di tubuh Partai Golkar ada kemungkinan dimanfaatkan oleh pihak lain. Namun, dia enggan memikirkan permasalahan tersebut. "Memang ada hal berbeda dan dianggap tak sejalan dengan semangat atau spirit proses demokrasi tapi tidak  mengurangi produk Munas Bali, dan itu hanya di awal. Tadi dinyatakan hakim bahwa Munas Bali yang sah. Kemudian dalam konflik-konflik ada yang ambil keuntungan bisa saja. Tapi kita jangan berpikir itu," pungkasnya.

Dengan sahnya Munas Bali, Akbar berharap di pilkada langsung Partai Golkar dipegang oleh Munas Bali. "Kami harapkan sekaligus memberikan keabsahan pilkada atas dasar Munas Bali. Karena sudah bisa dieksekusi walaupun ada proses berikutnya enggak mengurangi dan menjadikan dasar KPU berbeda dengan putusan PN Jakarta Utara," tandasnya. (Dang).

KOMENTAR DISQUS :

Top