Indonesia English
Selasa, 25 September 2018 |
Hukum dan Kriminal

Pengacara Tata Sopandi Apresiasi Penahanan 4 Tersangka Dana Tunda

Kamis, 12 April 2018 14:55:51 wib - Komentar
Pengacara terdakwa Tata Sopandi, mantan Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, Pepen Peni Yuda (kiri) dan Dadang Handayani (kanan). (Foto : Banten88.com).

Serang, (Banten88.com): Pengacara terdakwa Tata Sopandi, mantan Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, Pepen Peni Yuda dan Dadang Handayani mengapresiasi langkah Kejari Pandeglang atas penanganan kasus penggelembungan dana tunda dengan melakukan penahanan terhadap empat tersangka yaitu Abdul Aziz, Nurhasan, Ila Nurita dan Ryka. Penahanan ke-empat tersangka tersebut tentu saja diharapkan dapat menjerat pelaku lain yang menjadi intelektual dadernya.

Menurut Peni Yuda, semestinya terhadap ke-empat tersangka dan pihak yang disebut dalam fakta persidanagan dan terurai dalam pertimbangan putusan hakim baik ditingkat pertama maupun banding sudah dapat ditindaklanjuti. Karena penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi dipastikan pelakunya tidak pernah berdiri sendiri. Namun, dia tidak ingin mencampuri kewenangan penyidik lebih jauh karena keadilan tidak akan pernah pudar meski dirasa tebang pilih.

“Tentu kita apresiasi atas penahanan dan tindaklanjut perkara ini, dan kita berharap untuk menjerat pelaku lain tidak berhenti sampai kepada ke-empat tersangka ini,” katanya.

Dikatakan Peni Yuda, jika pengungkapan kasus dana tunda ini mau konsisten dan menjadi tuntas, sesungguhnya dalam fakta persidangan Tata Sopandi sudah terungkap dari siapa yang menyuruh melakukan dan siapa yang melakukan, kemudian siapa saja yang menikmati uang dari kejehatan tersebut sudah secara terang benderang terungkap. Persoalannya tinggal bagaimana penyidik dapat menjerat semua pelakunya.

“Kalau soal itu, silahkan ditanyakan saja sama penyidiknya, nanti semua kan dapat memantau jalannya persidangan, kalian bisa tau nanti di fase pembuktian dan berapa tahun rentut yang akan diberikan kepada mereka apakah sama yang diberikan terhadap pak Tata,” urainya.

Lebih lanjut Peni Yuda tidak ingin mengomentari mengenai penahanan ke-empat tersangka, namun dia lebih fokus melakukan pembelaan hukum terhadap Tata Sopandi. Menurutnya perkara Tata sedang dalam proses kasasi. Pasca putusan Pengadilan Negeri Serang  Nomor 16.Pid.Sus/TPK/2017/PN.Srg terdakwa Tata Sopandi dituntut 11 tahun dan sudah di vonis 6 tahun dan diharuskan mengembalikan uang pengganti sebesar Rp. 1,8 miliar.

Atas putusan PN Serang sambung Dadang, untuk mendapatkan keadilan terdakwa Tata Sopandi melakukan banding. Melalui putusan banding Nomor 1/Pid.Sus/TPK/2018/PT.BTN inilah, sebagian memori banding dikabulkan oleh hakim tinggi. Meski pidana pokoknya ditambah menjadi 7 tahun, namun majlis tidak menemukan adanya uanag dana tunda yang di korupsi oleh Tata Sopandi sehingga kewajiban untuk mengembalikan uang pengganti tidak ada.

“Satu tahap sudah dikabulkan, benar memang pak Tata tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Kasubag Keuangan, karena saat itu semua kelengkapan administrasi dikuasai oleh Ila, akan tetapi adilkah putusan tersebut bagi pak Tata, ini yang menjadi konsen kita dalam upaya hukum kasasi ini,” katanya.

Jika merunut kepada jumlah penggelembungan 2000 pegawai fiktif penerima dana tunda lanjut Peni Yuda, data itu bukan jumlah sedikit. Jika dikontruksikan ke atas apakah BKD dan BPKAD benar tidak mengetahui angka yang fantastis. Yang lebih mengherankan, perbuatan itu sudah terjadi pada tahun 2010-2011 pada saat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang masih dijabat Undang Kusnandar. Artinya peristiwa sudah terjadi dari jamanya Undang, Abdul Aziz dan Dadan Tafif. Sedangkan terdakwa baru ditugaskan menjadi bendahara keuanagan pada tahun 2012.

“Sebelum terdakwa disana, peristiwa hukumnya sudah ada, dan itu diakui oleh semua saksi fakta, termasuk peran Ila Nurita yang menjadi saksi kunci. Kita tunggu saja ya jalannya persidangan, semoga nilai kebenaran akan terungkap dengan sebenarnya,” kilahnya.

Ditanya apabila upaya hukum kasasi malah akan lebih memberatkan masa hukuman Tata Sopandi, dengan lugas Peni Yuda menyampaikan bahwa untuk memperjuangkan keadilan tidak boleh pesimis. Karena kemungkinan untuk melakukan upaya hukum berikutnya masih terbuka dengana melakukan upaya Peninjauan Kembali (PK). (Azmi)

 

KOMENTAR DISQUS :

Top