Indonesia English
Rabu, 06 Juli 2022 |
Ekonomi dan Bisnis

Permenkeu Cabut Pajak Ternak, Feedloter Banten Sumringah

Selasa, 02 Februari 2016 18:25:35 wib - Komentar
RPH Trondol Serang.

SERANG,(Banten88.com):Para pengusaha penggemukan sapi (feedloter), akhirnya bisa bernafas lega, setelah kementerian keuangan Republik Indonesia mencabut  Peraturan Menteri Keuangan No. 267 Tahun 2015 yang memuat aturan tentang kenaikan pajak pertambahan nilai ternak impor sebesar 10 persen pada 22 Januari lalu. Sebelumnya para feedloter sempat kebingungan terkait diberlakukannya peraturan tersebut yang berimbas pada kenaikan harga daging.

Hal itu juga dirasakan oleh perusahaan feedloter Banten, salah satunya PT Lembu Jantan Perkasa, Kabupaten Serang, Banten. Pemilik PT Lembu Jantan Perkasa Sutrisna mengaku, akibat kebijakan tersebut berimbas pada kenaikan harga daging yang menyebabkan turunnya daya beli masyarakat.

“Selama peraturan ini berlaku, kami sangat kebingungan, terpaksa kami menaikan harga daging, dampaknya mengurangnya minat konsumen daging di Banten,” kata Sutrisna saat menjawab pertanyaan dari tim Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten yang tengah melakukan inspeksi ke PT Lembu Jantan Perkasa.

Menurut Sutrisna, omset yang didapat mengalami penurunan yang sangat signfikan, yakni mencapai 40 persen. Ia bersyukur, sejak peraturan itu dicabut, harga daging kembali stabil.

Feedloter  PT Lembu Jantan Perkasa merupakan salah satu tempat pemotongan hewan terbesar di Banten. Saat ini, PT Lembu Jantan Perkasa sedikitna mampu menampung 6000 ekor sapi setiap harinya. “Stock kami aman Alhamdulillah, saat ini ada 500 sapi yang siap jual,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Provinsi Banten Agus M. Tauchid mengatakan, Pemprov Banten akan proaktif dalam membantu pengusaha ternak, termasuk memastikan kebutuhan dan harga daging di pasaran stabil.

“Kami perlu mengklarifikasi masalah, apakah ada kejanggalan di feedloter atau tidak. Kenaikan terjadi bukan karena kesalahan di Feedloter, tetapi karena dampak dari kebijakan pajak impor tersebut, ” kata Agus. (2/2). (PES)

 

KOMENTAR DISQUS :

Top