Indonesia English
Kamis, 19 April 2018 |
Advetorial

Pimpinan DPRD Banten Tolak Pendirian Pabrik Air Minum

Kamis, 12 November 2015 17:32:04 wib - Komentar
Ketua DPRD Provinsi Banten, Asep Rahmatullah didampingi Wakil Ketua DPRD, Muflikhah memberikan berkas dukungan penolakan pendirian pabrik air minum kepada Abuya Muhtadi Dimyati di Ruang Komisi I, Rabu (11/11/2015).

Serang,(Banten88.com): Pimpinan DPRD Provinsi Banten  menolak pendirian pabrik air minum di Desa Cadasari Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang dan di Desa Suka Indah Kecamatan Baros Kabupaten Serang. Penolakan tersebut sebagai jawaban atas aspirasi yang disampaikan Jamiyatul Muslimin Provinsi Banten pada saat audiensi di Ruang Rapat Komisi I DPRD Provinsi Banten di KP3B, Curug Kota Serang, Rabu (11/11/2015).

Ketua DPRD Provinsi Banten, Asep Rahmatullah mengatakan, ketika investasi tersebut menyebabkan kesengsaraan bagi masyarakat sekitar dan membawa dampak pengrusakan  terhadap lingkungan, maka harus dihentikan. "Jadi kami sepakat dengan para ulama, kiyai, dan para santri yang tergabung dalam Jamiyatul Muslimin Provinsi Banten ini, yaitu menolak pendirian pabrik air minum di daerah perbatasan Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Serang itu," kata Asep.

Untuk menguatkan bukti penolakan pendirian pabrik air minim tersebut, Asep bersama dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, SM Hartono, dan Muflikhah menandatangani pernyataan sikap dukungan penolakan pendirian pabriknya di atas materai. "Kami juga akan segera mengirimkan surat kepada Gubernur agar menghentikan dan mencabut izin pendirian bangunan pabrik air minumnya," tegasnya.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Banten, Muhamad Nasir yang hadir dalam kesempatan itu tidak banyak bicara dan mengaku sependapat dengan Pimpinan DPRD Provinsi Banten. "Saya ikut aja dengan Pimpinan DPRD Provinsi Banten terkait dengan pendirian pabrik air minum itu," kata Nasir.

Berbeda dengan Nasir, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Banten, Eko Palmadi mengatakan, izin pembangunan pendirian pabrik air minum yang dilakukan PT Tirta Fresindo Jaya ini dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Meski begitu, Eko mengakui jika rencana pembangunan tersebut berada pada zona pengembangan energi sehingga pihaknya akan membuat rekomendasi.

Menanggapi hal itu, juru bicara (Jubir) Jamiyatul Muslimin Provinsi Banten, KH Matin Syarkowi menyambut karena Pimpinan DPRD Provinsi Banten sudah memberikan dukungan penolakan pendirian pabrik air minum. "Dukungan itu sebagai bukti bahwa Pimpinan DPRD Provinsi Banten tidak setujui PT Tirta Fresindo Jaya mendirikan pabrik air minum di Desa Cadasari Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang dan di Desa Suka Indah Kecamatan Baros Kabupaten Serang," kata KH Matin.

Menurut Matin, penolakan pendirian pabrik air minum tersebut bukan berarti para ulama, kiyai, dan santri yang tergabung dalam Jamiyatul Muslimin Provinsi Banten ini anti terhadap investor, melainkan didasarkan pada adanya pengrusakan lingkungan. Mengingat daerah itu, masuk zona konservasi, rawan longsor sehingga membahayakan masyarakat. "Kami juga menilai pendirian pabrik itu juga sudah melanggar Perda RTRW Provinsi Banten," ujarnya.

Selama ini, lanjutnya, sumber mata air di wilayah tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk mengairi sawah, mandi, juga dikonsumsi untuk air minum oleh masyarakat sekitar. "Jika dibangun pabrik air minum, otomatis sumber mata air itu akan tertutup akibatnya masyarakat tidak bisa memanfaatkan sumber mata airnya. Karena itu, kami berharap kepada Pemerintah Provinsi Banten bersama-sama dengan kami menolak pendirian pabrik air minumnya," harapnya sambil mengakhiri pembicaraan. (Adv).

KOMENTAR DISQUS :

Top