Indonesia English
Rabu, 06 Juli 2022 |
Politik

PKPU: Golkar dan PPP Tunggu Putusan Pengadilan Tetap

Senin, 04 Mei 2015 18:47:56 wib - Komentar

Jakarta, (Banten88.com)- Mengenai pilkada serentak, Ketua KPU Husni Kamil Manik memastikan bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tidak akan berubah meski lembaga penyelenggara pemilu itu hari ini dipanggil oleh Komisi II DPR. Apalagi PKPU itu saat ini tinggal menunggu pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Tidak mudah untuk memutuskannya, karena masih ada parpol yang berselisih dan belum menemukan kata sepakat, maka PKPU-nya tidak akan berubah," kata Husni meyakinkan kepada wartawan di sela rapat koordinasi pilkada serentak di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (4/5. 

Husni mengatakan, Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman berulang kali menegaskan bahwa pihaknya akan menghargai kemandirian KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Dalam rapat di DPR nanti, dipastikan yang akan ditanyakan seputar langkah yang sudah dilakukan oleh KPU menjelang pilkada serentak. "Kita sudah siapkan argumennya, pasti yang akan ditanyakan apa yang sudah dilakukan KPU, itu yang akan kami sampaikan," tukasnya.

Untuk mengetahui sejauhmana kesiapan PKPU, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat akan memanggil KPU siang ini. Pemanggilan ini terkait keputusan KPU yang menggunakan putusan inkrah pengadilan sebagai acuan untuk menentukan pihak yang berhak ikut pemilihan kepala daerah. Keputusan KPU itu diambil terkait masih adanya konflik internal di tubuh Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan yang belum selesai hingga kini.

Putusan yang masuk dalam Peraturan KPU tersebut berbeda dengan rekomendasi Panitia Kerja Komisi II DPR RI dua pekan lalu. Panja merekomendasikan agar KPU menggunakan acuan putusan pengadilan. Apabila sampai batas waktu dimulainya pendaftaran calon kepala daerah konflik belum selesai, maka putusan pengadilan sebelumnya digunakan sebagai acuan. (Dang)

KOMENTAR DISQUS :

Top