Indonesia English
Rabu, 06 Juli 2022 |
Hukum dan Kriminal

Polisi Limpahkan Berkas Perkara Dugaan Korupsi PNPM

Selasa, 16 Agustus 2016 17:34:54 wib - Komentar
Kanit Tipikor, Ipda Toto Hartono.

Serang,(Banten88.com): Penyidik Polres Serang sekitar pukul 10.00 WIB, Selasa (16/8) melimpahkan  tahap II berkas perkara dugaan korupsi pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan pada Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) Direktorat Satker Penataan Lingkungan tahun anggaran 2010 senilai Rp 930 juta.

Pelimpahan berkas tersebut diterima Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang berupa barang bukti dan tersangka Tajudin Hasan, 37, bagian administrasi PT Arkonin selaku konsultan pengawas pada program tersebut tiba di Kejari Serang dengan pengawalan penyidik Unit Tipikor. Di ruang Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Serang, tersangka juga didampingi Kuasa Hukum Solihin dan Agu Ahmadi diterima langsung Kepala Seksi (Kasi) Pidsus, Olaf Mangotan.

"Sebelum kita serahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Serang, tersangka Tajudin terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Banten Girang termasuk tensi darah, sebagai syarat pelimpahan ke Kejari," ungkap Kepala Satuan Reskrim, AKP Arrizal Samelino didampingi Kanit Tipikor, Ipda Toto Hartono.

Arrizal mejelaskan, terungkapnya kasus ini hasil dari penyelidikan Tim Unit Tipikor yang dipimpin Iptu Toto Hartono atas informasi adanya penyelewangan dana pemberdayaan masyarakat untuk 372 kelurahan di Provinsi Banten pada Maret 2013 lalu. Menindaklanjuti informasi tersebut, penyidik kemudian meminta ahli audit dari BPKP Provinsi Banten untuk menghitung kerugian negara.

"Berdasarkan hasil audit, terdapat kerugian negara mencapai Rp 595 juta," terang Kasat.

Modus operandi yang dilakukan, kata Arrizal, tersangka dalam menyelewengkan dana bantuan tersebut adalah dengan cara mengeluarkan surat pending (penundaan) dan mengalihkannya ke rekening pribadi. Karena tersangka mempunyai andil dalam pengawasan dalam kegiatan tersebut, pihak bank akhirnya percaya dan mentransfer ke rekening tersebut.

Padahal, seharusnya dana tersebut dikirim ke 46 rekening penerima bantuan. Oleh tersangka setelah dana tersebut cair, hanya dua kegiatan saja yang dilakukan. Sedangkan sisa dua kegiatan yang terdapat anggaran Rp 595 juta diselewengkan untuk kepentingan pribadi.

"Dari 2 kegiatan yang diadakan hanya dua anggarannya terserap, sedangkan dua lain tidak. Anggaran tiap-tiap kelurahan untuk kegiatan ini mencapai Rp 1 juta dan Rp 2,5 juta. Uang tersebut menurut pengakuan tersangka digunakan untuk kepentingan pribadi," ungkapnya.

Adapun dua kegiatan yang tidak dilaksanakan tersebut ialah pengembangan mata pencairan bagi masyarakat miskin dan pengembangan ekonomi kelurahan. Sedangkan dua kegiatan yang sudah dilaksanakan ialah pelatihan perencanaan partisipatif dan pelatihan kemitraan. Dalam perakara ini, penyidik hanya menetapkan satu orang tersangka.(YAN).

KOMENTAR DISQUS :

Top