Tangerang, (Banten88.com): Politik pecah belah untuk menghancurkan DPD K-SPSI Provinsi Banten sedang digulirkan dan tidak menutup kemungkinan akan memicu potensi tidak kondusif pasca digelarnya Konferdalub pada Rabu (18/10/2017) di Hotel Soll Marina, Jati Uwung, Kota Tangerang.
Konferdalub ini diinisiasi oleh dua pengurus K-SPSI Provinsi Banten, Dedi Sudrajat, SH, MH, MM dan Kusna Ariadiputera. Konferdalub menghasilkan keputusan menetapkan Dedi Sudrajat, SH, MH, MM sebagai ketua DPD K-SPSI Banten dan Kusna Ariadiputera sebagai Sekjen.
POLITIK PECAH BELAH.
Ketua Umum DPD K-SPSI Provinsi Banten yang sah dan konstitusional Dwi Jatmiko, SE, MM dikediamannya Kamis pagi (19/10/2017) menanggapi konferdalub yang diinisiasi oleh Dedi dan Kusna.
Tegas DJ, ini merupakan politik pecah belah dilakukan oknum yang ingin menghancurkan K-SPSI Provinsi Banten. Selanjutnya DJ berpesan kepada seluruh pengurus dan anggota DPC K-SPSI Banten dan seluruh pengurus PD SPA (Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Anggota) diluar pengurus DPC Kota Tangerang, agar menyikapi konferdalub yang dilaksanakan di hotel Soll Marina dengan kepala dingin.
Karena, tegas DJ lagi, waktulah yang kelak akan membuktikan mana yang benar dan mana yang memaksakan kehendak.
DJ mengatakan lagi, pengurus pusat DPP K-SPSI yang memiliki pemikiran maju serta menginginkan K-SPSI besar, pasti akan bijak dalam menentukan arah.
DJ menambahkan, tapi saya tidak tahu kalau di DPP mungkin ada yang ingin memecah belah K-SPSI yang sudah besar ini, ya monggo silahkan dan semua itu kita serahkan kepada seluruh anggota, ungkapnya diplomatis.
Selanjutnya DJ dengan tegas dan lantang menyatakan , konferdalub yang diselenggarakan Rabu kemarin di Hotel Soll Marina ini merupakan dagelan (bodor, bahasa Sunda). Atau boleh diibaratkan konferdalub siswa taman kanak-kanak.
Penyelenggara konferdalub itu seperti anak-anak yang merengek minta permen, namun setelah diberi tahu bahwa permen itu bisa membahayakan dirinya, akhirnya mereka mengadu kesana kemari dan berhasil mendapatkan permen dari orang yang tidak memperhatikan kesehatan anak-anak itu, tutur DJ bertamsil.
DJ juga menguraikan dengan detail, secara organisatoris, konferdalub itu bisa dilaksanakan dengan persyaratan jika ketua DPD dalam kondisi darurat, atau ketua DPD melanggar AD/ART atau ketua mundur atau berhalangan hadir tetap alias meninggal dunia, Karena di organisasi. Terlepas dari syarat konfrrdalub diatas, ungkap DJ lebih lanjut, dari sisi mana konferdalub dilaksanakan. Karena kita ketahui persyaratan peyelenggarakan musdalub minimal harus dihadiri 2/3 jumlah anggota PD SPA serta 50 %+1 anggota dari DPC. Ketetapan ini sesuai dalam Bab 10 Pasal 21.
Di K-SPSI Provinsi Banten memiliki 8 DPC dan hanya satu DPC kota Tangerang pimpinan H. Yusuf Makatita. Beliau kan sudah sepuh, papar DJ lagi, dikhawatirkan beliau itu dipengaruhi oknum-oknum dimana oknum-oknum tersebut yang mengatasnamakan pinisepuh K-SPSI Provinsi Banten mencatut nama H. Hebron yang katanya diminta arahannya.
Namun ketiks DJ melakukan cros chek ke H. Hebron, dia menjawab, saya sudah 3 minggu sakit di Singapura, ngapain pula saya ngurusi masalah seperti ini, kata H. Hebron kepada DJ. Disisi lain pinisepuh K-SPSI dari Pandeglang H. Mahyudin kepada DJ berkisah, saya dijemput dan dipaksa disuruh ikut. Tapi karena saya taat AD/ART organisasi K-SPSI, saya tidak mau menghadiri konferdalub, tutur tokoh sepuh H. Mahyudin kepada DJ.Tokoh Pandeglang, ini menegaskan mendukung kepemimpinan DJ yang notabenenya sudah banyak memajukan DPD K-SPSI Banten.
Kepada DJ, H. Mahyudin mengatakan, anak muda dengan titel berderet ternyata keblinger, tuturnya curhat kepada DJ. Selanjutnya DJ membeberkan, ada 7 DPC di Provinsi Banten yang tidak hadir dan tidak mengakui konferdalub hotel Soll Marina. Namun karena ada oknum yang bisa kasak-kusuk ke DPP dan sebenarnya DPP tidak mengetahui masalah di lapangan.
Apalagi Ketua Umum DPP K-SPSI Yoris Rawayei kepada saya telah menegaskan, pihaknya tidak pernah melakukan intervensi. Yoris memang mendapat undangan konferdalub, karena saya tidak mau intervensi, undangan tersebut saya taruh di sekretariat dan Yoris sejalan dengan pernyataan Ketua Harian Syukur Sarto dan Sekjen Rudi Prayitno yang menegaskan bahwa kepemimpinan Dwi Jatmiko sebagai Ketua DPD K-SPSI Banten secara konstitusi sah, ungkap Yoris kepada DJ.
Dari pernyataan Yoris, akhirnya DJ menyimpulkan, penyelenggaraan konferdalub adalah permainan oknum yang tidak puas karena ingin mencapai tujuan tapi sudah kepepet karena tidak diterima oleh para pengurus organisasi.
Namun dengan kepintarannya bersilat lidah sehingga bisa mempengaruhi pengurus DPP. Oknum ini juga, ungkap DJ lebih lanjut, kita tahu siapa mereka dan kita tahu pula kredibilitasnya masih diragukan dalam organisasi K-SPSI.
Dan kapan masuk ke K-SPSI, kita tahu siapa sebenarnya mereka itu, tegas Ketua Umum DPD K-SPSI Provinsi Banten, Dwi Jatmiko. JATMIKO SAH DAN KONSTITUSIONAL.
Ketika dua pekan lalu pengurus DPD K-SPSI Banten yang dipimpin Ketua Bidang Organisasi Imam Sukarsa didampingi Sekjen DPC K-SPSI Kabupaten Tangerang, Susilo, SH. melakukan kunjungan kerja ke DPP K-SPSI pusat Jakarta, delegasi diterima oleh Ketua Harian K-SPSI Drs. Syukur Sarto, MM dan Sekjen Rudy Prayitno, SH. Dalam kesempatan tersebut, pengurus harian K-SPSI menegaskan kepemimpinan Dwi Jatmiko periode 2016 - 2021 sah dan konstitusional. Bahkan ketua harian Syukur Sarto melarang pengurus harian hadir di konferdalub. Namun yang terjadi dilapangan berbeda. Ternyata kemarin, Rabu (18/10/2017), pengurus Pusat K-SPSI Jumhur Hidayat memberi sambutan pada konferdalub yang diinisiasi oleh Dedi dan Kusna. Hal yang perlu dipertanyakan benarkah pengurus DPP K-SPSI sudah tidak seiring sejalan dalam menyikapi situasi di Banten ?. Sikap pengurus pusat DPP K-SPSI Jakarta yang diduga mulai tidak padu telah menimbulkan kegaduhan yang luar biasa dilapangan dan bisa memantik "kegaduhan" di K-SPSI Banten. Kegaduhan ini adalah awal terbelahnya K-SPSI Banten. (SS)
