Indonesia English
Kamis, 27 Juni 2019 |
Nasional - Politik

Polri Dorong Enam Jenderal Daftar Komisioner KPK

Kamis, 25 Juni 2015 21:05:57 wib - Komentar
Jendral Pol Badrodin Haiti.

Jakarta, (Banten88.com)- Usulan pendaftaran calon komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi yang selama ini  didominasi oleh para praktisi dari kalangan advokat, kini mulai diramaikan oleh beberapa petinggi Polri, baik jenderal aktif maupun jenderal purnawirawan akan ikut dicalonkan untuk mengisi lima jabatan di lembaga anti rasuah tersebut.

Setelah sempat disorot akibat dugaan kriminalisasi terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara RI kembali menyita perhatian publik dengan mendorong lima perwira tinggi Polri, plus satu purnawirawan perwira tinggi, untuk mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK periode 2015-2019. Namun yang menjadi keanehan, pengumuman keenam nama tersebut tidak kompak, dilakukan dalam waktu berbeda oleh dua petinggi Polri.

Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, terlebih dahulu mengumumkan tiga nama yang didorong untuk ikut seleksi komisioner KPK, mereka yang mendapat restu Kapolri jenderal pilihan diantaranya,  Inspektur Jenderal (Irjen) Yotje Mende, Irjen Syahrul Mamma, dan Irjen (Purn) Benny Mamoto.

Namun, berselang dua pekan giliran Waka Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan melakukan hal yang sama. Dia mengumumkan bahwa Polri juga mencalonkan Irjen Tubagus Anis Angkawijaya, Irjen V Sam Budiono, dan Brigadir Jenderal (Pol) Basaria Panjaitan. Pengumuman itu sekaligus menjadi penampilan perdana Budi sebagai Wakapolri untuk memberikan keterangan secara langsung di hadapan media.

Pengamat kepolisian Universitas Indonesia, Bambang Widodo Umar, menilai, pengumuman oleh Badrodin dan Budi itu mengindikasikan adanya kepentingan kedua petinggi Polri untuk menunjukkan pengaruh masing-masing. "Kalau nama dicalonkan berbeda, bisa jadi demikian adanya upaya penunjukan pengaruh. Seharusnya, Polri satu suara, yaitu dari Kapolri," kata Bambang, Rabu (24/6), di Jakarta.

Kepada wartawan, Badrodin menegaskan, bahwa pendaftaran adalah hak perorangan perwira tinggi Polri. Dia menyerahkan pemilihan calon dari Polri kepada Panitia Seleksi (Pansel) KPK. “Seringkali saya sampaikan kalau pendaftaran itu adalah hak perorangan, jadi saya hanya menyetujui saja, tentu dengan keilmuan yang dimilikinya,”katanya.

Sementara Wakapolri Budi Gunawan menuturkan, pihaknya tidak menunjuk langsung siapa yang akan dicalonkan. Namun, perwira tinggi yang berminat mengajukan permohonan, lalu pimpinan Polri menilai sosok yang tepat untuk menjadi pimpinan KPK. Berbagai kriteria ditetapkan, di antaranya kematangan pribadi, kompeten, dapat membangun sinergi antarlembaga. "Silahkan, semua kewenangan Pansel. Mudah-mudahan ada yang mewakili Polri," ujarnya.

Komisioner Kompolnas, Adrianus Meliala ketika dikonfirmasi wartawan berpendapat, publik tidak seharusnya mempermasalahkan siapa yang mengumumkan keenam nama itu. Dia menilai, tidak ada permasalahan terkait soliditas Polri meskipun diumumkan secara berbeda oleh dua pucuk pimpinan Polri.

"Pak Budi sebagai Wakapolri bertanggung jawab untuk menilai kualitas SDM Polri. Karena itu, ia melakukan pendekatan kepada para calon yang akan didorong mengikuti seleksi komisioner KPK," pungkasnya. (Dang).

KOMENTAR DISQUS :

Top