Indonesia English
Rabu, 06 Juli 2022 |
Hukum dan Kriminal

Rakor Aksi Pemberantasan Korupsi, KPK Soroti Pelantikan Pejabat

Selasa, 24 Januari 2017 21:44:44 wib - Komentar

SERANG,(Banten88.com): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  kembali melakukan supervisi terkait rencana aksi pemberantasan korupsi di Provinsi Banten. Kali ini yang jadi fokus lembaga antirasuah itu yakni, penguatan lembaga daerah dalam menopang agenda rencana aksi sesuai dengan PP No 18 Tahun 2016.

Hadir dalam acara itu, Walikota Tangerang Arief R Wismansyah, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Wakil Walikota Serang Sulhi Choir, Wakil Walikota Cilegon Edi Ariadi, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany, Bupati Lebak Iti Octavia, Bupati Pandeglang Irna Narulita, dan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah.

Dalam sambutannya, Plt Gubenur Banten Nata Irawan mengatakan, KPK telah merumuskan rencana aksi yang tematik untuk provinsi Banten dan delapan kabupaten/kota.

“Perlu kita ketahui, bahwa pada Juni 2016 seluruh Sekda kabupaten/kota telah bertemu dengan koordinator supervisi daerah (Koorsupda) KPK di Banten untuk membuat rencana aksi pemberantasan korupsi dan pencegahan di Banten,” kata Nata pada acara rapat koordinasi pelaksanaan rencana aksi pemberantasan korupsi di Provinsi Banten di Pendopo Gubenur Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (24/1).

Nata berharap, pertemuan ini dapat mempertegas  Pemprov Banten yang besih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, baru-baru ini Pemprov Banten telah melantik ratusan pejabat. Ia juga berharap pajabat yang telah dilantik betul-betul merupakan pilihan yang didasarkan pertimbangan provesional. “Tidak ada unsur lain kecuali layak dan pantas,” katanya.

Dijelaskan Marwata, KPK selalu memantau kebijakan dan program pemerintah termasuk rekruitment pengisian pegawai.

“Itu merupakan langkah kami pencegahan penyimpanan KPK. Bisa kita bayangkan seorang kepala dinas, dia bersedia membayar ratusan juta.

Pasti dia akan berpikir bgaimana cara mengembalikan modal yang sudah keluar. Apalagi dia dari pinjaman hutang. Itu menjadi lingkaran setan dan tidak ada putus-putusnya sampai ke pejabat tataran tamtama,” jelasnya.

Menurutnya, tidak ada hutang budi yang harus membayar kepada pimpinan atau pejabat yang mempromosikan.

“Jangan takut khawatir ketika melakukan tindakan benar mendapat mutasi, itu sering menjadi senjata untuk mengintimidasi agar bapak dan ibu mengikuti pemerintah pimpinan. Sayangnya putusan pengadilan tidak mengakomodasi. Karena ketika membuat keputusan, bapak ibu mampu. Tidak ada lagi alasan karena pimpinan,” ujarnya. 

Lebih lanjut Marwata menegaskan, KPK akan tetap melaksanakan tugasnya, baik itu supervisi maupun pencegahan. Pencegahan yg efektif adalah mencegah melalui penguatan sistem dan penguatan kapasitas SDM.

“Dalam rangka itu telah menetapkan 6 provinsi sebagai percontohan atau langkah awal, Sumut, Riau, Banten, Papua, Papua Barat dan Aceh. Ini karena KPK sayang dengan Banten,” kata Marwata.(ERN).

KOMENTAR DISQUS :

Top