Indonesia English
Rabu, 06 Juli 2022 |
Nasional - Politik

Rano Karno Dilantik Tanpa Wakil Gubernur

Kamis, 30 Juli 2015 21:32:06 wib - Komentar
Asep Rahmatullah.

Serang, (Banten88.com) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, berdasarkan salinan keputusan yang diberikan Mahkamah Agung (MA) mengenai penetapan status hukum Ratu Atut, maka Presiden Joko  Widodo telah mengeluarkan Keppres sebagai pengganti undang-undang. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 63/P Tahun 2015 inilah yang dijadikan dasar untuk memberhentikan Atut dan mengangkat Rano Karno sebagai Gubenrur Banten definitif.

"Keppresnya sudah sekarang sudah ada di Pemprov Banten," ujar Tjahjo saat ditemui wartawan di Kantor Wapres Jusuf Kalla, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, kemarin.

Menurut Tjahjo, Keppres itu sudah diserahkan kepada DPRD Banten sebagai tindak lanjut untuk mempersiapkan gubernur definitif. Berdasarkan perintah undang-undang kata Tjahjo, maka Plt Gubernur Banten Rano Karno dipastikan akan menggantikan posisi Atut. "Sudah kita kirim ke DPRD Banten dan sesuai aturan DPRD akan membawa Kepres tersebut dalam sidang paripurna, dan mengusulkan Rano Karno menjadi Gubernur definitif," ujarnya.

Ketua DPRD Banten  Asep Rahmatullah ketika dikonfirmasi membenarkan jika dia sudah menerima Keppres tersebut. Dia  mengatakan, dengan turunnya Keppres tentang pemberhentian Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten, dipastikan Rano Karno akan segera menjadi gubernur definitif dalam beberapa pekan ke depan. Tentu setelah usulan tersebut nanti akan dibawa dalam rapat paripurna.

"Sudah ada ko tenang saja, salinan Keppres sudah kita dapat, dalam waktu dekat kita akan bawa dalam rapat Bamus setelah itu menunggu diparipurnakan, kan sudah selesai," ujar Asep ditemui di kantor DPRD Banten, Kamis (30/7).

Dikatakan Asep, dia sudah melakukan konsultasi dengan Mendagri mengenai mekanisme dan agenda pelantikan pelantikan Rano kepada Mendagri. Untuk itu, dia mengagendakan sebelum acara memperingati hari Proklamasi Kemerdekaan status Rano sudah definitif. "Pokoknya saya pastikan sebelum 17 Agustus Pak Rano sudah menjadi gubernur definitif," tandasnya.

Tidak seperti biasanya, Pemprov Banten sebelumnya tertutup ketika dikonfirmasi mengenai sudah dan tidaknya mengenai Keppres tersebut diterima, kini lebih membuka diri. Melalui rilis yang diterima, secara resmi Pemprov Banten mengakui telah menerima Keppres tentang pemberhentian Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten non aktif yang dikirimkan oleh Kementrian Dalam Negeri.

Katanya, kepastian ini didapat setelah Sekda Banten Kurdi Matin menerima salinan Keppres tersebut dari Dirjen Otda Kemendagri, Sumarsono pada Kamis (30/07) di Kantor Kemendagri Jakarta. Didampingi Karo Pemerintahan Siti Ma’ani Nina, Kepala Kesbangpol Rusdjiman, Sekwan yang diwakili Beni Ismail, Kurdi Matin menerima Keppres tersebut untuk ditindaklanjuti.

Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono mengatakan, setelah menerima Keppres tersebut, DPRD Banten disarankan untuk melakukan rapat paripurna istimewa. Dalam paripurna itu tentunya disampaikan mengenai pemberhentian Ratu Atut Chosiyah dan mengusulkan untuk mengangkat  Wakilnya menjadi Gubernur Banten. Kemudian memberhentikan Rano sebagai Wakil Gubernur Banten pada masa jabatan tahun 2012-2017.

“Paripurna itu harus menghasilkan dua keputusan, yaitu risalah rapat paripurna pemberhentian dan Keputusan pengangkatan,” tukasnya.

Sayangnya, Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono tidak menyebut mengenai kekosongan Wakil Gubernur Banten pasca ditinggal Rano naik tahta. Dia hanya mengatakan standar prosedurnya saja, sedangkan mengenai jabatan yang ditinggal Rano sama sekali tidak diuraikan. Lucunya, acara pelantikan Rano menjadi Gubernur definitif sesuai agenda akan dilaksanakan di Istana Negara Jakarta, ada apa dengan aula DPRD Banten?.

Sekda Banten Kurdi Matin mengatakan, setelah mendapat Keppres pemberhentian ini secara resmi dari Kemendagri, selanjutnya Pemprov Banten akan langsung melaporkan ke Plt Gubernur dan berkonsultasi dengan DPRD Provinsi Banten. “Setelah Keppres ini kami terima, segera kami laksanakan mekanisme yang harus ditempuh. Termasuk konsultasi ke dewan terkait persiapan rapat paripurna pemberhentian. Mengingat sisa masa jabatan Gubernur Banten kurang dari 18 bulan, maka kekosongan jabatan Wakil Gubernur tidak dapat diisi,” katanya.

Sementara. ketidak hadiran Pl) Gubernur Banten, Rano Karno dan Sekda Kurdi Matin dalam sidang paripurna di DPRD Banten yang membahas tentang hasl reses disoal sejumlah anggota dewan. Para wakil rakyat itu memprotes, seharusnya dalam rapat masa persidangan III 2014-2015 pada Kamis (30/7), Rano Karno sebagat Plt Gubernur hadir.

Muhamad Faisal, anggota DPRD Banten dari Fraksi Golkar melakukan protes terhadap ketidakhadiran Rano. “Sebentar, inetrupsi ketua, saya ingin ke depannya rapat paripurna reses ini harus ada perwakilan dari eksekutif, agar reses ini bisa didengarkan langsung dan menjadi catatan mereka, ini penting,” teriak Faisal.

Usai paripurna, Faisal menyesalkan atas ketidak hadiran perwakilan dari eksekutif tersebut. Padahal menurutnya, rapat itu berkaitan dengan aspirasi dari masyarakat yang harus ditindak lanjuti oleh pemerintah. ”Mestinya Pak Plt Gubernur hadir agar bisa mencatat saat penyampaian reses disetiap dapil. Ini harus jadi evaluasi ke depannya, tidak boleh dibiarkan,” katanya.

Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah dengan tegas membela Rano, menurutnya, dia tidak mempersoalkan ketidak hadiran para pejabat eksekutif dalam rapat tersebut. “Pak Rano saat ini lagi ada kegiatan yang memang bentrok dengan kegiatan ini, kemudian Pak Sekda lagi ke Mendagri kan untuk mengurusi SK, jadi tidak masalah dengan ketidak hadiran mereka, toh rapat tersebut bisa berjalan,” tukasnya. (Dang).

 

 

KOMENTAR DISQUS :

Top