Indonesia English
Rabu, 06 Juli 2022 |
Kesehatan

RSUD Labuan Terbengkalai, Pemprov Banten Diminta Ambil Alih Pengelolaan

Senin, 03 Juli 2017 19:13:52 wib - Komentar
Ilustrasi.

SERANG,(Banten88.com):Pengelolaan RSUD Labuan oleh Pemkab Pandeglang dinilai tidak optimal. Oleh karena itu, anggota DPRD Banten Daerah Pemilihan (Dapil) Pandeglang, Thoni Fathoni Mukson meminta Pemprov Banten mengelola RSUD Labuan, Pandeglang.

"Tidak mungkin Pandeglang mengelola dua rumah sakit. Itu (RSUD Berkah) saja masih kedodoran. Usulan dewan dapil Pandeglang, agar RSUD Labuan diambil alih provinsi," kata Thoni saat dihubungi wartawan via telepon.

Dijelaskan Thoni, bangunan RSUD Labuan tersebut sebelumnya digunakan Puskesmas Labuan. Namun, sebagian gedungnya masih dipakai Puskesms Labuan untuk melayani pasien. Sekitar 2015, Puskesmas Labuan sudah memiliki gedung baru, sehingga gedung sebelumnya menjadi terbengkalai.

"Kondisi fisiknya 50 persen lah karena sudah ditinggalkan setengah tahun oleh puskesmas yang sudah punya gedung baru. Dan puskesmas itu pun hanya menggunakan gedung depan, yang belakang tidak terurus. Sampai sekarang belum diputuskan soal asetnya, karena dulu yang bangun pusat dengan provinsi, lahannya punya pemda (Pandeglang)," jelasnya.

Menurutnya, RS Labuan dikelola provinsi agar dapat dimaksimalkan fungsinya sebagai rumah sakit pariwisata. Keberadaan RS Labuan juga menurutnya sangat penting untuk melayani masyarakat, terutama yang berasal dari Malingping dan Cibaliung.

"Jadi warga yang berobat dari wilayah Malingping dan Cibaliung itu tidak harus ke RS Berkah pandeglang.  20 kecamatan yang bisa dicover RS Labuan itu," ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten, Sigit Wardojo mengungkapkan, saat ini pihaknya masih menunggu informasi dari Kemenkes terkait kelanjutan RSUD Labuan.  "Kami mengusulkan ke pusat agar asetnya dihibahkan ke pemkab. Supaya pembangunannya bisa dilanjutkan. Nah, sekarang masih belum ada informasi lebih lanjut dari kementerian," kata Sigit.

Ia menjelaskan, pembangunan gedung yang dibiayai APBN untuk RSUD Labuan tersebut terbengkalai sejak 2013. Oleh karena itu, agar pembangunannya dapat dilanjutkan oleh Pemprov Banten atau Pemkab Pandeglang, aset bangunan tersebut harus dihibahkan terlebih dahulu dari pusat ke pemprov atau pemkab.

"Hanya saja prosesnya panjang, jadi kalau nilainya di atas Rp 10 miliar dalam satu DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran), itu harus persetujuan presiden. Sekarang ini dari Kemenkes itu ke Kemenkeu dulu untuk mendapat persetujuan presiden," jelasnya.

Proses tersebut, kata Sigit, sudah ditempuh sejak 2016. "Ini yang membuat lama, karena harus melewati beberapa kementerian. Ini sudah proses dari awal tahun bahkan dari tahun kemarin (2016), sampai sekarang belum tahu perkembangannya," ujarnya.

 

Ia mengungkapkan, pembangunan gedung RSUD Labuan tersebut dilakukan Pemprov Banten menggunakan dana dekonsentrasi. "Dulu yang melaksanakan provinsi, dananya dari dekon, saya lupa berapa persis nilainya, tapi di atas Rp 10 M," katanya.

Menanggapi keinginan DPRD agar RSUD Labuan dikelola Pemprov, menurut Sigit sebaiknya yang mengelola tetap Pemkab Pandeglang. Pemprov dalam hal ini bisa mendukung dengan bantuan keuangan.

"Pandeglang itu kan hanya ada 1 RSUD. Nanti itu Pandeglang yang mengelola, tanahnya itu punya Pandeglang. Menurut saya Pandeglang saja yang mengelola, nanti kan kita yang support bisa lewat bantuan keuangan," ujarnya.(Okan).

KOMENTAR DISQUS :

Top