Indonesia English
Rabu, 10 Agustus 2022 |
Nasional - Politik

Seberapa Genting Perppu Pilkada Untuk 7 Daerah

Selasa, 04 Agustus 2015 20:05:14 wib - Komentar
Zulkifli Hasan.

Jakarta, (Banten88.com)– Desakan sejumlah pejabat negara agar Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Perppu pengganti undang-undang untuk menyelamatkan ke-ikutsertaaan Pilkada serentak menuai banyak pendapat. Para pembantu Jokowi dikabinetnya kompak menyatakan setuju, tapi para politisi di Senayan tidak sependapat, mereka tidak setuju Presiden menerbitkan Perppu, dan tindakan untuk mengeluarkan Perppu dinilai berlebihan dan terlalu lebay.

Ketum PAN Zulkifli Hasan mengaku tidak sependapat jika atas saran pembantunya Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu terkait calon tunggal agar Pilkada di 7 daerah tidak ditunda ke 2017.  "Secara pribadi, saya sendiri tidak sependapat, maka harus dicari alternatifnya, jangan semua tanggung jawab dipindahkan kepada presiden, kalau mau jujur ini kan tanggung jawab parpol. Persoalannya nanti kalau DPR tidak setuju, bagaimana, jangan terlalu lebay lah" kata Zulkifli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/8).

Dikatakan Zulkifli, penerbitan Perppu seharusnya hanya dikeluarkan dalam keadaan yang sangat memaksa atau dalam keadaan genting. Dia mempertanyakan apakah penundaan Pilkada di 7 daerah bila dibandingkan dengan total 269 daerah yang mengikuti Pilkada, sifatnya dapat dianggap sebagai sesuatu yang genting dan memaksa.

"Mari kita berhitung, dari 269 pilkada ada 7 daerah yang tidak tepat waktu untuk mwngikutinya. Pertanyannya,  dalam kondisi seperti ini apakah sudah cocok dirterbitkan Perppu, mengeluarkan Perppu apakah sudah seimbang dengan judul keadaan genting dan memaksa," katanya.

Menurut Zulkifli, jika melihat perkembangan yang terjadi, maka solusinya diperlukan adanya  revisi terbatas UU Pilkada, sehingga proses penundaan tidak perlu menunggu hingga 2017. "Pendapat saya, tinggal disempurnakan UU-nya. Tidak 2017, 2016 misalnya. Kan parpol yang mengusung cukup, calonnya ada, ini kan karena syaratnya saja yang tak terpenuhi," jelasnya.

Mewakili pemerintah, Menko Polhukam Tedjo Edy Purdijatno mengatakan, saat ini untuk menykapi perlu dan tidaknya untuk menerbitkan Perppu, Presiden Jokowi sedang menggelar rapat untuk membahas calon tunggal di Pilkada serentak. Rapat yang melibatkan sejumlah menteri terkait beserta KPU, Bawaslu, dan DKPP itu belum memutuskan adanya Perppu.

"Sejauh ini Presiden belum memutuskan sesuatu pada sore hari ini. Karena ini harus mengambil keputusan yang pasti harus menguntungkan semua pihak. Presiden mengatakan Perppu tidaklah salah satu keputusan yang diharapkan karena itu adalah keputusan alternatif terakhir," kata Menko Tedjo, di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (4/8).

Menko Tedjo menambahkan, rencananya keputusan mengenai solusi tersebut akan diambil bersama dengan pimpinan lembaga negara yang lain pada Rabu besok di Istana Bogor. Pimpinan DPR dan MPR juga akan hadir pada pembahasan itu. "Belum ada keputusan hari ini dan tunggu sampai besok siang di Istana Bogor, hari ini belum memutuskan sesuatu karena harus melalui pertimbangan dan dikonsultasikan dengan lembaga lain, besok di Istana Bogor dengan DPR, MPR dan perwakilan dari parpol, mohon bersabar ya," ujarnya.

Kepada wartawan, Tedjo menjanjikan jawaban yang lebih lengkap dari Presiden Jokowi pada esok hari. Maka itu dia meminta kepada publik dan pihak-pihak terkait untuk menunggu keputusan tersebut sampai ada keputusan dari Presiden. Pembahasan ini dilakukan menyusul adanya 7 daerah yang hanya terdapat calon tunggal untuk Pilkada.

Tahun ini, untuk pertama kalinya Pilkada digelar serentak, pesta demokrasi langsung ini diikuti oleh pemilihan kepala daerah di 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten. Dari jadwal serta tahapan yang sudah disusun KPU, warga sebagai pemilik hak suara akan memilih calon pemimpinnya pada 9 Desember mendatang.

Memasuki tahaf awal, KPUD membuka Pendaftaran pasangan bakal calon pada 26-28 Juli. Ternyata saat pendaftaran, tidak semua daerah memiliki jagoan. Karena masih minim peserta, kemudian pendaftaran tahap kedua dilakukan 1-3 Agustus. Hingga pendaftaran tahap kedua ditutup, 7 daerah memiliki calon tunggal dan dinyatakan harus ditunda 2017.

Pelaksanaan Pilkada tahun ini di tujuh daerah terpaksa ditunda hingga 2017 mendatang. Sejumlah pihak pun mulai mendesak Presiden Jokowi untuk segera mengeluarkan Perppu terkait daerah calon tunggal agar tetap dapat melaksanakan pemilihan kepala daerahnya tanpa harus diundur. Inpula yang menyebabkan pemerintah Jokowi sedang mencari jalan terbaik.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah tidak boleh tergesa-gesa mengambil opsi itu. Sebab, pihaknya masih harus menunggu laporan dari KPU selaku penyelenggara pemilu untuk kemudian dirapatkan. "Kita masih menunggu laporan resmi KPU, nanti rapatkan dan koordinasi dengan Kemenko Polhukam, kemudian pemerintah rapat konsultasi sama KPU," katanya. (Dang).

 

KOMENTAR DISQUS :

Top