Indonesia English
Rabu, 06 Juli 2022 |
Pemerintahan

Setelah Dua Kali Disklaimer, Banten Raih Predikat WDP

Senin, 30 Mei 2016 19:22:16 wib - Komentar

SERANG,(Banten88.com):Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Banten tahun anggaran 2015. Opini WDP tersebut disampaikan langsung oleh Anggota V BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara pada rapat paripurna istimewa penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di Gedung DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (30/5).

Dalam sambutannya Moermahadi mengatakan hasil pemeriksaan LKPD Provinsi Banten tahunan anggaran 2015 menunjukkan opini atas LKPD tahun sebelumnya.  “Untuk LKPD 2014 BPK tidak memberikan opini (disclaimer). Namun temuan yang diungkap oleh BPK tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pemprov dengan menindaklanjuti dan mencatat transaksi dalam laporan keuangan dan diinfomasikan secara cukup memadai,” katanya.

Dikatakan Moermahadi predikat WDP untuk LKPD 2015 dinilai BPK selain untuk hal yang dikecualikan dalam opini beserta dampak-dampaknya, LKPD tersebut telah memenuhi kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), efektifitas pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Moermahadi mengungkapkan selain hal yang diuraikan di atas, dirinya juga menyebutkan tiga hal yang dikecualikan dalam opini BPK. “Ada tiga hal pertama belanja barang dan jasa, kedua penyusutan asset dan ketiga asset terkait kendaraan dinas,” ujarnya kepada wartawan  usai menghadiri paripurna.

Ketika ditanya lebih rinci, Moermahmudi meminta wartawan bertanya kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Ranta Soeharta. “Lebih jelasnya Tanya ke Pak Sekda karena beliau yang lebih tahu,” tegasnya.

Berdasarkan data yang didapat rincian tiga pengecualian BPK terhadap opini WDP meliputi pertama Belanja Barang dan Jasa Tahun 2015, Diantaranya Angggaran  Belanja Uang Saku Non PNS yang digunakan untuk Belanja Pegawai Honororium Non PNS. Realisasi Belanja Barang dana Jasa pada Satpol PP yang pembayarannya  dengan Uang Persediaan dipertanggunng jawabkan tidak sesuai dengan pengeluan sesugguhnya.  

Realisasi Belanja Promosi dan Publikasi terdapat kelebihan pembayaran yang telah diungkapkan dalam Laporan BPK Nomor 63/LHP/XVIII.SRG/12/2015 Tanggal 29 Desember 2015 atas Pemeriksaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Provinsi Banten.

Kedua Aset Peralatan dan Mesin, Diantaranya terdapat kendaraan bermotor dinas yang dikuasai pihak Ke-3 dan yang tidak dapat ditelusuri. BPK tidak memungkinkan menerapakan prosedur pemeriksaaan karena ketidakcukupan  catatan akuntansi.

 Ketiga Akumulasi Penyusutan  Aset Tetap Per 31 Desember 2015 Diantaranya terdapat nilai penyusutan untuk aset Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan belum diyakini kewajarannya. Dokumen dan catatan yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk menerapkan prosedur pemeriksaan memadai.

BPK juga menyertakan pengelolaan yang harus segera diperbaiki yakni penganggaran Belanja Barang Digunakan Sesuai Peruntukan dan Ketentuan, membangun dan menjaga lingkungan pengendalian yang sehat sehingga tercipta SDM berintegritas tinggi di semua lini, pengelolaan aset kendaraan sesuai Ketentuan dan mengamankan dari risiko hilang dan memberikan perhatian terhadap pengelolaan aset tetap, pencatatan yang benar serta pengarsipan secara memadai.

Dalam kesempatan yang sama Sekda Banten Ranta Soeharta mengatakan untuk pengecualaian yang diajukan BPK Pemprov akan segera menindaktanjuti. “Ya kita akan menindaklanjuti,” kata Ranta kepada wartawan. 

Dijelaskan Ranta bahwa pada laporannya BPK menyebutkan penyusutan kedua asset kendaraan yang masih di luar dan belanja barang dan jasa. “Insya Allah kita akan kerjakan, untuk masalah penyusutan kita belum hitung. Kasih kesempatan kita untuk bekerja,” jelasnya.

Terkait strategi apa yang akan dilakukan untuk menindaktaljuti hal tersebut, Ranta menyebutkan Pemprov sudah mempunyai strategi khusus dalam menindaklanjuti laporan LHP BPK terkait asset tersebut.  ”Ada strategi khusus. Pokoknya doakan kita supaya bisa selesai,” ujarnya.

Ranta menambahkan bahwa untuk LKPD tahun depan Pemprov optimis meraih perdikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sementara itu Gubernur Banten Rano Karno menyampaikan apresiasi terhadap kinerja seluruh satuan kerja perangkat dinas (SKPD) sehingga meraih opini WDP. “Saya ucapkan terima kasih kepada Pa Sekda dan seluruh SKPD,” katanya saat jumpa pers. 

Terpisah, Anggota Badan Anggaran DPRD Banten Budi Prayogo menyatakan, pihaknya mengapresiasi atas peningkatan status laporan hasil pemeriksaan LHP BPK untuk pemerintah Provinsi Banten, di mana keberhasilan dari Under Disclaimer ke Wajar dengan Pengecualian, menunjukkan ada keseriusan pemerintah dalam melakukan perbaikan atas laporan kinerja keuangan, namun demikian masih ada catatan yang masih harus dicermati oleh Badan Anggaran Legislatif untuk meminta penjelasan baik pemerintah maupun BPK berkaitan dengan LHP ini.

“Masalah asset menjadi salah satu permasalah yang tidak kunjung menyelesaikan permasalahan dan menjadi titik awal legislatif untuk meminta penjelasan kepada kedua lembaga tersebut. Sehingga masyarakat tahu secara jelas akan permasalahan apa yang sesungguhnya dialami oleh pemerintah berkaitan dengan masih adanya catatan-catatan penting yang harus segera diperbaiki dan disempurnakan oleh pemerintah,” katanya. 

Menurut Politisi PKS ini, keseriusan pemerintah dalam memperbaiki kelemahan penyelenggaraan pemerintah terutama masalah admintrasi dan keuangan dan pengakuntansian patut diapresiasi, sehingga ke depan pemerintah bisa lebih baik lagi dalam menata kelola keuangannya.

“Kita harus memberikan apresiasi atas keseriusan Pemprov Banten dalam memperbaiki kelemahan penyelenggaraan pemerintah,” katanya. (YAN).

KOMENTAR DISQUS :

Top