Indonesia English
Selasa, 09 Agustus 2022 |
Nasional - Hukum dan Kriminal

Sidang Praperadilan OC Kaligis Diundur, KPK Takut Hadapi 150 Pengacara

Senin, 10 Agustus 2015 17:29:06 wib - Komentar
Sidang praperadilan OC Kaligis.

Jakarta, (Banten88.com) – Karena bentrok dengan sejumlah agenda sidang yang harus dihadiri KPK, sidang gugatan praperadilan pengacara kondang OC Kaligis terhadap KPK ditunda. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan tersangka suap Otto Cornelis Kaligis. Penyidik KPK selaku pihak tergugat tidak satu orangpun berada di pengadilan untuk memenuhi panggilan sidang, Senin (10/8).

"Hari ini KPK tidak hadir, sudah kita diteriaki, dipanggil, tapi pihak termohon tetap tidak hadir, ya KPK tidak hadir," ujar hakim tunggal Suprapto di PN Jakarta Selatan.

Alasan ketidakhadiran termohon pada sidang perdana kata Hakim, KPK telah melayangkan surat pada 7 Agustus 2015 agar PN Jaksel menunda jalannya sidang perdana hingga dua pekan ke depan. Dalam suratnya KPK beralasan ingin menyiapkan bukti tertulis, saksi dan berkoordinasi dengan sejumlah ahli guna menghadapi sidang gugatan status tersangka Kaligis.

Kuasa hukum Kaligis, Humphrey Djemat mengaku keberatan dengan permintaan KPK tersebut. Pasalnya, KPK telah menerima panggilan sidang dari PN Jakarta Selatan sejak 31 Juli 2015. Dan  KPK dianggap memiliki waktu yang cukup untuk menghadapi sidang. "Ini ada apa lagi, ko lama banget permintannya, apa yang dilakukan KPK untuk waktu dua minggu ini tidak wajar. Karena itu, kami tidak minta dua minggu, tidak satu minggu, tapi cukup satu hari saja ditunda," ujarnya.

Hakim Suprapto, Setelah mendengarkan keberatan dari tim kuasa hukum Kaligis, memutuskan untuk menunda jalannya sidang hingga pekan depan. Konsekwensinya, jika kembali tidak hadir dalam persidangan, pengadilan akan tetap melanjutkan persidangan tanpa kehadiran KPK. "Begitu saja, sidang akan dilanjutkan kembali pada 18 Agustus, kalau tidak datang sidang tetap akan dilakukan tanpa kehadiran termohon," ketuk Suprapto memukul palunya.

Kaligis ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap kepada hakim PTUN Medan. Dalam kasus ini, KPK telah terlebih dulu menjerat anak buah Kaligis, M Yagari Bhastara alias Gerry, sebagai tersangka. Gerry merupakan pengacara yang mewakili Ahmad Fuad Lubis, pegawai Pemda Sumut yang menggugat Kejati Sumut. Gugatan itu berkaitan dengan surat perintah penyelidikan Kejati Sumut atas dugaan penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan dugaan korupsi bantuan sosial di Pemprov Sumut.

Gerry diduga menyuap tiga hakim PTUN Medan, yaitu Tripeni Irinto Putro, Amir Fauzi, dan Dermawan Ginting, serta seorang panitera, Syamsir Yusfan, agar gugatannya menang. KPK menduga, Kaligis terlibat dalam penyuapan ini. Gerry beserta tiga hakim dan satu panitera tersebut telah ditahan. Selain Kaligis, KPK juga menahan dan menetapkan Gubernur Sumut Gatot Pujo beserta istrinya Evy.

Terpisah menghadapi gugatan Kaligis di praperadilan yang didampingi 100 pengacara, pimpinan sementara KPK Indriyanto Seno Adji mengatakan, pihaknya telah melakukan persiapan untuk menghadapi 100-an pengacara yang membela Kaligis, tentu dengan tetap menjunjung tinggi profesionalitas. "KPK tidak pernah mempertimbangkan basisnya pada kuantitas pendampingan, tetapi profesionalitas menghadapi praperadilan ini," katanya singkat.

Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, tim inti yang akan maju di sidang praperadilan Kaligis sejumlah tiga hingga empat orang dari bagian litigasi KPK. Menurut dia, KPK telah menyiapkan materi-materi untuk menjawab gugatan yang diajukan. "Tidak ada masalah dengan banyaknya kuasa hokum dari Kaligis, KPK yakin bahwa apa yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku," ujarnya.

Seperti diketahui, Kaligis memberikan kuasa kepada 150 pengacaranya melalui Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia (AAI). Hingga saat ini, Kaligis masih terdaftar sebagai anggota Dewan Penasihat AAI. Para pengacara mengaku berkewajiban untuk membela Kaligis karena menilai ada kesalahan dalam penetapan tersangka yang dilakukan KPK terkait kasus dugaan suap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.

Ada sejumlah gugatan yang dilayangkan pihak Kaligis, mulai dari pemanggilan pemeriksaan hingga penahanan Kaligis. KPK dinilai menyalahi prosedur dalam melakukan panggilan kepada Kaligis sebagai saksi.  Yang disoal mereka adalah surat panggilan pada 13 Juli 2015 untuk dilakukan pemeriksaan pada hari yang sama.

Kemudian upaya jemput paksa terhadap Kaligis di Hotel Borobudur pada 14 Juli 2015 lalu. Menurut cerita Kaligis, penyidik yang menjemputnya tidak menunjukkan surat tugas dari KPK. Selain itu, masa isolasi saat ditahan KPK. Isolasi tahanan selama tujuh hari melanggar KUHAP yang berlaku. Selain itu, pihak Kaligis juga mempermasalahkan penetapan tersangka oleh KPK karena belum pernah diperiksa sebagai saksi. (Dang).

KOMENTAR DISQUS :

Top