Indonesia English
Selasa, 09 Agustus 2022 |
Nasional

SOAL PENETAPAN UMK JATIM BERANI KELUAR DARI PP 78/2015, BANTEN HARUS BISA

Selasa, 20 November 2018 19:26:35 wib - Komentar
Susilo Korlap DPC SPSI 1973 Kabupaten Tangerang.

JAKARTA (Banten88.com).SOAL berapa besaran UMK tahun 2019 di Provinsi Banten, belum ada kata sepakat dan keputusan bulat antara Gubernur Banten Wahidin Halim dengan aliansi Serikat Buruh/Serikat Pekerja (SB/SP) yang menamakan Aliansi Buruh Banten  Bersatu antara lain terdiri dari Serikat Pekerja K SPSI 1973 Banten, KASBI, SP KEP SPSI, SP SBKU, SPN, GASPERMINDO dll.

Senin (19/11/2018) kota Serang sebagai ibukota Provinsi Banten telah dibuat lumpuh total  karena diduduki sekitar 40.000 massa aliansi Buruh Banten Bersatu.

Tujuan mereka agar Gubernur Banten dalam penetapan UMK tidak berpedoman pada PP 78/2015. Karena akibat adanya PP ini, pendapatan buruh tidak bisa naik secara signifikan.

Namun seperti dituturkan Sekretaris DPC K SPSI Kabupaten Tangerang, Susilo, SH pada media cyber Banten88.com (Selasa 20/11/2018), kami dan puluhan ribu teman - teman aliansi sesampai di lampu merah Pakupatan, langkah jadi stagnan karena dihadang aparat dengan instrumen berupa mobil meriam air (Water Cannon) dan kendaraan lapis baja (Barracuda), kisah Susilo.

" Namun semua penghadangan itu tidak membuat ciut nyali kami. Hari Senin itu aliansi Serikat Buruh/Serikat Pekerja memang belum bisa tembus kerumah dinas Gubernur karena penjagaan cukup ketat. Pihak Pemprov Banten " menyodorkan " Kadisnakertrans untuk berdialog dengan SB/SP, tapi kami tolak karena kami ingin berdialog dengan Gubernur Wahidin Halim ", ungkap Susilo yang bersama Budiono sebagai Koordinator Lapangan massa K SPSI 1973 saat unjuk rasa damai Senin kemarin.

Meski langkah kami tertahan, namun kami tetap gigih memperjuangkan perlindungan, pembelaan dan peningkatan kesejahteraan pekerja. Dan kami tidak kehabisan strategy, akhirnya seluruh rekan aliansi Buruh Banten Bersatu menggelar orasi sejak siang hari hingga pukul 19.00. Namun masih beber Susilo, akhirnya Dir Intelkam Polda Banten bersedia menjembatani pertemuan selanjutnya antara perwakilan SB/SP dengan Gubernur Wahidin Halim  berlangsung hari ini Rabu (21/11/2018).

Dalam pertemuan dengan Gubernur Wahidin Halim, K SPSI 1973 DPD Banten akan dipimpin Ketua DPD Dwi Jatmiko dan dua  pengurus lainnya Imam Sukarsa dan Kusna Ariadiputera, urai Susilo lagi.

Unjuk rasa damai yang digelar puluhan ribu massa SB/SP tujuannya adalah meminta Gubernur Banten dalam penetapan UMK 2019 jangan mengacu pada PP 78/2015. " Kami meminta kepada Gubernur Banten dalam menetapkan UMK acuannya  adalah hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sehingga kenaikan UMK yang wajar diangka 9,17%, "  tegas Susilo.

Ia menambahkan, Gubernur Banten jangan kaku dan keukeuh berpedoman pada PP 78/2015. " Pak Wahidin Halim harusnya bisa mencontoh Pemprov Jatim yang berani keluar dari PP 78 saat menetapkan UMK sehingga pekerja menerima kenaikan upah yang agak memadai ", tutur Susilo mengakhiri percakapannya dengan media cyber Banten88.com.

Dalam penelusuran media cyber Banten88.com, Gubernur Jawa Timur melalui surat Nomor : 188/665/KPTS/013/2018 menerapkan kenaikan UMK 8,3 % untuk kota - kota di Jatim. Bahkan untuk kota Pasuruan kenaikannya melambung mencapai   24,57%. Penetapan UMK di Jatim tidak mengacu pada PP 78/2015 ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang - undang No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 88 dan pasal 89.

AKAN MENGGUGAT KE PTUN

Menjawab pertanyaan media cyber Banten88.com, apa langkah selanjutnya rekan - rekan aliansi SB/SP jika seandainya Gubernur Wahidin Halim " keukeuh " menetapkan UMK acuannya PP 78/2015 ?. Susilo dengan tegas menjawab teman2 aliansi akan menurunkan massa lebih besar lagi. Namun jika langkah ini juga tudak direspons misalnya, kami  akan menggugat ke PTUN. Demikian Susilo, Sekretaris DPC K SPSI 1973 Kabupaten Tangerang (SS).

 

KOMENTAR DISQUS :

Top