Indonesia English
Senin, 17 Desember 2018 |
Nasional

SOAL PENETAPAN UMK SB/SP DEMO ATAU TIDAK DI RUMAH DINAS TERGANTUNG SIKAP GUBERNUR BANTEN

Minggu, 18 November 2018 18:46:28 wib - Komentar
DWI JATMIKO berdialog dengan jajaran Polda Banten dan Disnakertrans Provinsi Banten usai menyerahkan surat pemberitahuan rencana Unjuk Rasa Damai.

JAKARTA (Banten88.com) : DEMO atau tidak ribuan anggota Serikat Buruh/Serikat Pekerja (SB/SP) se Provinsi Banten pada Senin (19/11/2018) dirumah dinas Gubernur Banten, semua berpulang dari sikap Gubernur  Dr.H.Wahidin Halim, M.Si.

" Jika Gubernur Banten Wahidin Halim berani mengambil keputusan keluar dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 dalam penetapan besaran UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten) tahun 2019 dan mau mendengar usulan kami, maka rencana demo kerumah dinas Gubernur Banten  akan kami urungkan ", tegas Ketua DPD K SPSI 1973 Provinsi Banten H.Dwi Jatmiko, SE, MM kepada media cyber Banten88.com (Minggu 18/11/2018)

Sementara itu dari penelusuran media cyber Banten88.com, kenapa anggota serikat pekerja/serikat buruh meminta agar PP 78/2015 dicabut. Alasannya adanya PP 78 mengakibatkan pendapatan buruh tidak bisa naik secara signifikan. Karena pemerintah menghitung kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional tahun sebelumnya.

Namun hingga hari Minggu (18/11/2018) jam 20 saat berita ini dikirim ke Redaksi, belum terlihat sikap Gubernur Banten. Apakah dalam memutuskan besaran UMK 2019 tetap mengacu pada PP 78 atau mau membuka dialog dengan perwakilan SB/SP untuk mencari solusi yang " win win ".

MAKSUD & TUJUAN UNJUK RASA DAMAI

Untuk mengetahui maksud dan tujuan unjuk rasa damai, media cyber Banten88.com mewawancarai Sekretaris DPD K SPSI 1973 Provinsi Banten, Yayan Supyan, SH, MH. Berikut petikan wawancaranya.

Banten88.com : Rencana aksi unjuk rasa damai di rumah dinas Gubernur Banten, apa yang akan diperjuangkan ?.

Yayan : Memperjuangkan kenaikan UMK tahun 2019 dikisaran 19,7%. Prosentase kenaikan UMK yang kami perjuangkan lebih besar dari ketentuan PP 78/2015 yang hanya 8,30%.

Banten88.com : Berapa kira - kira nilai besaran UMK yang akan dikeluarkan Gubernur Banten ?.

Yayan : Saat ini pemerintah dalam hal ini Gubernur Banten akan berpatokan pada PP 78/2015. Karena itu kami dari SP/SB tentu sangat berharap lebih besar dari itu.

Banten88.com : Menurut DPD K SPSI 1973 Prov. Banten, apakah besaran UMK yang akan dikeluarkan nilainya terlalu kecil kah ?.

Yayan : Fungsi DPD K SPSI 1973 Provinsi Banten adalah memperjuangkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Saat ini harga - harga kebutuhan pokok terus naik. Ini akan berdampak pada pengeluaran uang belanja pekerja yang terus membesar. Yang terpenting lagi kita meminta pemerintah dalam hal ini Gubernur Banten memperhatikan masalah ini.

Banten88.com : Menurut K SPSI 1973 Provinsi Banten berapakah nilai UMK yang layak ?.

Yayan : Ukuran layak sesuai hasil survey, harusnya kenaikan UMK 25%. Jika angka ini dianggap terlalu besar, baiklah dikisaran 9,7% saja. Kita akan mempertimbangkan dan menerima karena sangat realistis diangka tersebut.

Banten88.com : Tepatnya tanggal berapa, bulan apa UMK diputuskan Gubernur ?

Yayan : Menurut ketentuan harus 40 hari sebelum tanggal 1 Januari UMK sudah harus diputuskan. Tapi dari pleno Dewan Pengupahan Provinsi Banten belum ada kesepakatan.

Banten88.com : Kapan berlaku efektif UMK 2019 ?.

UMK 2019 efektif berlaku pada 1 Januari 2019. Diluar UMK kami juga berharap bahwa Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten  (UMSK) berlaku bersamaan yaitu 1 Januari 2019.

PERSIAPAN MATANG GELAR UNJUK RASA

Untuk persiapan aksi unjuk rasa damai, DPD K SPSI 1973 Provinsi Banten pada Kamis 15 November 2018 lalu telah melayangkan surat pemberitahuan kepada Kapolda Banten, Kapolda Metro Jaya, Kapolres Metro Tangerang, Kapolresta Tangerang, Kapolresta Cilegon dan Kapolres Kab Serang.

Aksi tersebut akan berlangsung  Senin (19/11/2018) di rumah dinas Gubernur Banten sejak pukul 06.00 hingga jam 18.00. Adapun para Korlap (Koordinator Lapangan) DPD K SPSI 1973 Provinsi Banten sbb, Penanggung Jawab : Dwi Jatmiko

Korlap Daerah : M.Azhari, SH dan Suherman.

Korlap Cabang : Heri TB dan Pitoyo (Kota Tangerang), Susilo dan Budiono (Kabupaten Tangerang). Asep Danawiria dan Heri Susanto  (Kab. Serang). Masa aksi 5000 orang dengan alat peraga berupa spanduk, bendera dan poster dilengkapi 4 mobil komando, 20 unit mobil pribadi, 1 unit ambulance dan 4015 sepeda motor. Surat pemberitahuan unjuk rasa damai diteken Ketua DPD K SPSI 1973 Provinsi Banten Dwi Jatmiko dan Sekretaris Yayan Supyan dan telah dikirim ke Polda dan Polres pada Kamis, 15 November 2018.(SS).

 

 

 

KOMENTAR DISQUS :

Top