Indonesia English
Selasa, 09 Agustus 2022 |
Hukum dan Kriminal

Soal Sengketa Lahan, Warga Sangiang Protes ke Bupati Serang

Kamis, 03 Agustus 2017 16:14:52 wib - Komentar
Warga Sangiang berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Serang.

Serang, (Banten88.com): Ratusan warga dari pulau Sangiang Anyar mendatangi Pemkab Serang, Kamis (3/08/2017). Mereka meminta agar Pemkab Segera bertindak dan menyelesaikan masalah berselisih lahan dengan PT Pondok Kalimaya Putih (PKP)  pengembang resorts dan hotel.

Sebelumnya mereka kemarin, Rabu (2/08/2017), mendatangi kantor Badan Pentanahan Nasional (BPN) Serang yang terletak di Jl. Letnan, Jidun, Kota Serang, akan tetapi menurut mereka pihak BPN Serang terkesan tidak menggublis dan menerima dengan baik kedatangan mereka sehingga mereka kembali menyampaikan aspirasinya ke Pemkab Serang.

Dalam press rilisnya sengketa lahan antara warga Pulau Sangiang dan pihak korporasi diduga kuat adanya dugaan mall administrasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa dan BPN Kabupaten Serang medio 1991, ketika pihak Desa mendatangi warga untuk melakukan pengukuran lahan warga dengan alasan akan mensertifikasi tanah warga dalam pengukuran tersebut tidak melibatkan masyarakat hingga sampai pengukuran telah selesai dilakukan.

Warga menduga ada rekayasa pengalihan status kepemilikan tanah warga menjadi milik perusahaan,hal itu diketahui ketika warga akan melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan ternyata sudah di blokir Pemerintah setempat dengan alasan bahwa lahan tersebut sudah menjadi milik PT Pondok Kalimaya Putih (PKP).  

Oelh karna itu warga mendesak agar BPN Kabupatenn Serang segera membuka data informasi kepemilikan tanah antara warga dan perusahaan dalam hal ini PT Kalimaya Putih Grend Garden dan meminta Bupati Serang segera menyelesaikan persoalan senggeta tanah di Pulau Sangiang serta kepada Kepala Kepolisian (Polda Banten) untuk segera menghentikan proses penyeliudikan terhadap ke enam warga Pulau Sangiang atas dugaan penyerobotan lahanmilik PT Kalimaya Putih (PKP) krena status kepemilikan lahan belum jelas sehingga tidak masuk dalam perkara pidana sehingga harus menunggu kepastian hukum yang jelas (prejudicial geshil) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 Tahun 1980 Jo peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 1956 (“ PERMA1/1956”) dalam Pasal 1 Perma 1/1956.

Menurut kordinator aksi Sofyan Sauri mengatakan, masalah ini sudah terlalu berlarut-larut dari 1993 sampai sekarang belum juga ada titik temu, bahkan sekarang ini semakin parah yang dirasakan warga dari mulai intimidasi yang berupa meyebaran babi hutan yang di duga dilakukan oleh pihak PKP, tupai yang merusak pohon kelapa bahkan ular piton dan cobra yang di duga sengaja disebarkan oleh pihak PKP agar warga menjadi tidak nyaman, keluar dan pindah dari Pulau .

“Hingga saat ini intimidasi yang di lakukan oleh PTP selaku pengembang belum juga berhenti mereka juga mengajukan somasi pengusiran terhadap warga  sangiang sekarang jumlahnya ada  11 warga sangiang yang sudah di mintai keterangan di Polda Banten,“ katanya

Setelah menunggu dan berorasi sekitar 2 jam akhirnya Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa bersedia menerima perwakilan dari pendemo untuk masuk bermediasi menyampaikan keluhan dan keinginannya. Dari hasil mediasi tersebut akhirnya di sepakati pihak Pemkab dalam hal ini selaku pemerintah daerah akan mempertemukan kedua belah pihak. “Guna melihat dan mencari titik temu serta solusi yang terbaik guna memecahkan masalah ini dalam waktu dekat ini saya akan coba mempertemukan semuanya biar jelas masalahnya,” katanya. (Faiz)

KOMENTAR DISQUS :

Top