Indonesia English
Rabu, 26 Juni 2019 |
Ekonomi dan Bisnis

Sri Mulyani : Soal Pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu Tunggu DPR

Senin, 03 April 2017 19:37:18 wib - Komentar
Foto: Rachman Haryanto

Jakarta, (Banten88.com): Wacana pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan telah santer diberitakan. Bahkan, wacana tersebut telah tertuang dalam revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan perlu dibahas secara bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sekalipun sudah tertuang dalam revisi UU KUP.

"Mengenai institusi pajak sudah ada dalam draf UU KUP, namun nanti kita akan lihat bagaimana daftar isian dari para fraksi-fraksi di dewan yang akan menyampaikan. karena ini kan sudah proses, kita harus membahasnya dengan dewan," kata Sri Mulyani di Ruang Mezzazine Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (3/4/2017).

Wanita yang akrab disapa Ani ini mengungkapkan, yang terpenting dalam isu pemisahan ini bukan pada posisi institusi pajak yang nantinya memang berdiri sendiri, namun kepada pemerintah yang ingin membangun institusi pajak yang kuat, kredibel, akuntabel, kompetensi, hingga berintegritas.

"Sehingga di manapun dia ditempatkan dia bisa berfungsi. Tapi yang penting pajak itu dia tidak berdiri sendiri, tapi dia bagian dari keseluruhan kebijakan fiskal pemerintah. Karena kalau tidak dia akan memiliki kebijakan sendiri yang tidak sinkron, itu di negara manapun harus dijaga, jadi dia tidak bisa jalan sendiri," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, pemisahan Ditjen Pajak sebagai institusi sendiri tidak bisa, lantaran tugas dan fungsi otoritas pajak berkaitan dengan fiskal.

"Ya enggak bisa, kan pajak bagian dari fiskal juga, tentunya mesti koordinasinya, ada undang-undangnya," tutup Ken. (Sumber : Detik.com)

KOMENTAR DISQUS :

Top