Indonesia English
Rabu, 24 Juli 2019 |
Nasional - Politik

Sudah 171 Tanda Tangan, Pansus Asap Digalang

Rabu, 28 Oktober 2015 19:49:07 wib - Komentar
Agus Hermanto DPR RI.

Jakarta, (Banten88.com) - Sebanyak 171 anggota dewan menandatangani inisiasi pembentukan Pansus Kebakaran Hutan dan Lahan. Tanda tangan yang terkumpul kemudian diserahkan kepada Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.

"Jadi dasar pemikiran kami pembentukan ini karena membantu pemerintah, bukan merongrong kewibawaan pemerintah. Selama tiga bulan lebih persoalan asap masih terjadi," ujar Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga Mauladi saat menyerahkan tanda tangan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (28/10).

Dia menyebut pembentukan Pansus merupakan salah satu kewenangan DPR. Sehingga dapat membantu dalam menegakkan hukum. "Kami rasa meski pemerintah sudah maksimal tapi ternyata asap masih berkecamuk sampai masuk wilayah DKI. Tadi jam 02.00 WIB, secara realtime di Komisi IV, masih ada titik api di Indonesia timur, Maluku Utara, Merauke, Papua," imbuh politikus PAN tersebut.

Anggota Komisi IV dari FPKB Ibnu Multazam menambahkan penamaan Pansus Kebakaran Hutan dan Lahan diambil karena ingin langkah yang berkelanjutan. Mereka tak memakai nama 'Pansus Asap' karena diyakini asap sebentar lagi akan hilang.

Kemudian Wakil Ketua Komisi IV dari FPD Herman Khaeron menyinggung soal anggaran rehabilitasi lahan yang terbakar belum diusulkan. Padahal disebut dia per 20 Oktober 2015, lahan seluas 3,4 juta hektare di seluruh Indonesia terbakar. "Usulan pansus ini jadi kesepakatan, berharap masalah asap ini diselesaikan agar tidak terjadi lagi di masa mendatang," imbuh anggota FPKS Andi Akmal Pasludin.

Menanggapi usulan tersebut Agus Hermanto langsung menerima, meski nantinya masih ada tahapan Paripurna untuk mengesahkan Pansus. Tetapi Agus berjanji akan membawa usulan ini dalam rapat pimpinan DPR.

"Pansus yang akan dibentuk tidak hanya menangani asap, memang dalam jangka pendeknya akan bantu pemerintah atasi pemadaman kebakaran lahan dan hutan. Tetapi jangka panjangnya ingin lihat bagaimana nantinya lahan gambut hutan yang tadinya sudah terkena kebakaran ini bagaimana dihijaukan kembali," ujar Agus.

Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini menegaskan, tujuan pembentukan Panitia Khusus Bencana Asap bukan ingin menjatuhkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, tetapi ingin mencari akar permasalahan agar ditangani secara intensif.

"Fraksi PKS menginisiasi pembentukan Pansus Asap, ini belum tentu mau menjatuhkan pemerintahan. Namun, ingin mencari akar permasalahan secara intensif agar tidak terulang," kata Jazuli di Gedung Nusantara III DPR Jakarta, Rabu (28/10), seperti dikutip Antara.

Dia menilai, penanganan bencana asap yang dilakukan pemerintah tidak lengkap sehingga DPR akan mendukung dengan mendorong penegakan hukum. Selain itu, menurut dia, Pansus Asap akan mengundang kepala daerah yang di wilayahnya memiliki ijin kewenangan pengelolaan hutan dan lahan.

"Tujuannya bukan untuk 'mengobok-obok', namun agar kedepan tidak terjadi lagi," ujarnya. Menurut dia, kinerja pemerintah jangan terganggu dengan adanya pansus tersebut, misalnya evakuasi korban, memadamkan api, dan menyiapkan sanksi oleh penegak hukum.

Jazuli menegaskan, jumlah minimal pembentukan Pansus Asap itu sudah mencukupi, antara lain PKS, Gerindra, PPP, Golkar, Demokrat, dan PAN. "Dalam waktu yang sama, Komisi IV membuat Pansus, nanti diujung PKS akan komunikasi dengan Komisi IV. Bisa saja kami limpahkam ke Komisi IV untuk tanda tangan karena sudah mewakili fraksi-fraksi," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya tidak mempermasalahkan rencana DPR RI membentuk Pansus soal bencana asap.

Hanya, ia berharap pembentukan pansus itu tidak mengganggu upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap. Wakil Presiden Jusuf Kalla khawatir pembentukan pansus terkait bencana asap hanya akan menghabiskan waktu para menteri dengan memenuhi panggilan DPR.

Padahal, menurut Kalla, banyak pekerjaan yang harus dilakukan para menteri terkait penanganan bencana. "Ya kalau hanya untuk menanyakan ya tentu bisa saja, asal jangan berkepanjangan nanti habis waktunya menteri itu hanya untuk jawab pertanyaan, padahal banyak pekerjaan lain," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta (Dang).

KOMENTAR DISQUS :

Top