Indonesia English
Minggu, 05 Juli 2020 |
Pemerintahan

Target Pendapatan Naik, APBD Perubahan Pemprov Banten Disetujui

Jumat, 30 September 2016 19:12:22 wib - Komentar
Persetujuan penandatanganan surat keputusan persetujuan Raperda APBDP oleh Gubernur Banten Rano Karno dan pimpinan DPRD Banten di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banten, Jumat (30/9).

SERANG,(Banten88.com): Setelah melalui Rapat Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Provinsi Banten, rancangan Perubahan APBD tahun 2016 akhirnya disetujui.

Persetujuan ini ditandai dengan penandatanganan surat keputusan persetujuan Raperda APBDP oleh Gubernur Banten Rano Karno dan pimpinan DPRD Banten di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banten, Jumat (30/9).

Gubernur Banten Rano Karno mengatakan, pada finalisasi rancangan perubahan APBD tahun 2016 ini terdapat peningkatan pendapatan derah sebesar Rp.469.663.097.339 rupiah. Jumlah tersebut berasal dari PAD, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah yang tidak mengalami perubahan.

“PAD sebesar Rp.87.746.295.314 rupiah jumlah tersebut berasal dari komponen pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Sementara dana perimbangan mengalami peningkatan sebesar Rp.381.916.802.025 rupiah, yang diperuntukan bagi bantuan operasional sekolah,” kata Gubernur dalam sambutannya.

Menurutnya, APBD perubahan direncanakan sebesar Rp9,303 triliun atau naik sebesar Rp492,448 miliar dibanding dengan APBD murni sebesar Rp8,811 miliar. Peningkatan tersebut lebih kepada belanja tidak langsung khususnya dana hibah yang mengalami peningkatan, meski begitu, secara umum alokasi anggaran baik belanja langsung maupun tidak langsung banyak mengalami pengurangan.

“Pada rancangan perubahan APBD ini juga dilaksanakan optimalisasi atas pelaksanaan kegiatan berupa sisa pagu anngaran atas paket pekerjaan yang telah terkontrak dan efisiensi terhadap belanja honorarium PNS, belanja perjalanan dinas, belanja sewa ruang rapat, serta belanja makan dan minum rapat,” ucap Gubernur.

Gubernur juga menyebutkan, untuk belanja daerah pada perubahan APBD 2016 mengalami penurunan sebesar Rp.492.446.580.872 rupiah, jumlah tersebut berasal dari penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp.714.100.097.895 rupiah dan pengurangan belanja langsung sebesar Rp.221.651.571.068 rupiah.

“Jika melihat besaran belanja daerah yang melebihi target pendapatan, maka barangtentu selisih tersebut harus ditutup dari pos pembiayaan daerah yang merupakan jumlah netto antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah,” sebutnya.

Gubernur melanjutkan, dengan disetujuinya Raperda tentang perubahan APBD Provinsi Banten TA 2016 ini, pihaknya akan segera memprosesnya ke tahap evaluasi oleh Kemendagri dan menargetkan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran dapat diserahkan kepada para pengguna anggaran pada pertengahan oktober mendatang, sehingga secara operasional perubahan APBD dapat segera dilaksanakan.

“Selaku pemegang mandat rakyat untuk bersama-sama dengan DPRD menyelenggarakan pemerintahan daerah di Provinsi Banten, saya percaya bahwa kita memiliki kesepahaman bahwa APBD adalah manifestasi kebijakan publik sebagai instrument menuju masyarakat banten  yang sejahtera berlandaskan iman dan taqwa,” jelasnya.(AZM).

KOMENTAR DISQUS :

Top