Indonesia English
Senin, 21 Januari 2019 |
Pemerintahan

Terganjal Persoalan, Banten Pesimistis Penyelesaian LHP BPK Tuntas 60 Hari

Kamis, 16 Juni 2016 20:38:16 wib - Komentar
Sekda Banten Ranta Suharta.

SERANG,(Banten88.com): Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banten Tahun Anggaran 2015 diyakini tidak dapat terselesaikan selama 60 hari. Hal tersebut karena ada beberapa temuan yang tidak mungkin diselesaikan karena terkait kasus hukum.

"Seluruhnya? Tidak mungkin 60 hari, kalau seluruhnya mungkin enggak bisa. Karena ada persoalan masa lalu yang enggak bisa diinikan. Tapi, insya Allah tahun depan saya bilang WTP. Rencana aksi sudah dilakukan di SKPD masing-masing," ujar Sekda Banten, Ranta Soeharta, ditemui seusai rapat penyelesaian tindak lanjut LHP BPK, di Kantor Inspektorat, KP3B, Kota Serang, Kamis (16/6).

Ia tak menjelaskan secara gamblang apa-apa saja temuan yang bisa diselesaikan sesuai ketentuan 60 hari. Namun, ia menyebut beberapa temuan yang menurutnya tak bisa diselesaikan. Oleh karena itu pihaknya akan meminta BPK untuk mengesampingkan temuan tersebut.

"Kami lihat, kan maping dulu. Mana yang kira-kira enggak bisa diselesaikan. Seperti di DBMTR itu tunggakannya sampai Rp 51 miliar paling besar loh. Rp 32 miliarnya ada di TCW (Tubagus Chaeri Wardana), sisanya itu di baja pelengkung (proyek jembatan Kedaung), dan itu kasus lagi. Enggak bisa diakalin mau bagaimana juga enggak bisa. Oleh karena itu saya ke BPK minta ini dikesampingkan," kata Ranta.

Selain itu, persoalan aset Situ Cipondoh yang sampai saat ini juga belum tuntas. "Banyak (yang tidak bisa diselesaikan), makanya kayak Situ Cipondoh ini, keputusannya nanti pusat, apakah kewenangannya diserahkan ke kami atau ditarik ke pusat, sampai sekarang sertifikatnya saja belum ketemu," ujarnya.

Dalam rapat, Ranta meminta seluruh kepala SKPD melakukan pemetaan terhadap aset-aset daerah dan temuan kerugian daerah.

"Saya minta kepala SKPD buat surat ke saya, mengenai aset, kronologisnya seperti apa. Saya ingin, Insya Allah seminggu ini progresnya sudah ada, terutama aset. Tindaklanjut BPK (tahun-tahun sebelumnya) ada sisa-sisa yang harus juga diselesaikan. Itu kan mulai dari 2004, saya suruh maping mana (temuan kerugian) yang ada di pemborong, mana yang di SKPD. Harus jelas," katanya.

Jika pejabat atau pihak ketiga tidak dapat mempertanggungjawabkan temuan kerugian daerah tersebut akan diseret ke majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

"Nanti sekecil apapun harus dipertanggungjawabkan melalui TPTGR. Kemarin ini sudah ada 6 orang yang disidang. Sebentar lagi ada yang sidang. Sebelum hasil BPK juga sudah berjalan. Sanksinya tentu jelas pertama ada di PP 53, dan ini sudah lakukan, cuma saya enggak lapor (ke wartawan)," tuturnya.

Meski tak akan terselesaikan sesuai ketentuan 60 hari, sisi positifnya saat ini menurutnya pemprov terus berbenah.

"Ya kita benahi lah. Kendaraan di dewan itu kan ada 18 tadinya enggak jelas pencatatannya. Sekarang sudah jelas. Dan masing-masing SKPD harus cepat selesaikan rekomendasi BPK," katanya.(ERN).

KOMENTAR DISQUS :

Top