Indonesia English
Rabu, 06 Juli 2022 |
Pemerintahan

Terkait Kejelasan Nasib 359 Honorer K1, Pemprov Banten Enggan Disalahkan

Rabu, 15 Juni 2016 19:16:40 wib - Komentar
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten M Samsir.

SERANG,(Banten88.com):Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menolak disalahkan terkait nasib 359 orang tenaga kerja honorer kategori 1 (K1) yang hingga kini belum diangkang menjadi apartur sipil Negara (ASN) oleh pemerintah pusat. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten M Samsir.

“Pada 2010 lalu Pemprov sudah menyerahkan seluruh persyaratan yang diminta oleh KemenPAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) jumlah seluruh honorer K1. Honorer kita yang diserahkan sebanyak 984 orang. Tetapi setelah diverifikasi oleh BKN dan BPKP, yang dinyatakan telah memenuhi syarat sebanyak 781 orang, dan sisanya sebanyak 153 tidak lolos," kata Samsir saat ditemui wartawan, Rabu (15/6).

Samsir menerangkan dari data verifikasi tersebut 153 orang tidak lolos lalu Pemprov mengajukan sanggah ke BKN. Hasilnya delapan orang dinyatakan memenuhi syarat.

"Tapi delapan orang hasil sanggah itu akhirnya dibatalkan lagi, dan kami tidak tahu alasanya. Termasuk 153 orang K1 yang dianggap tidak memenuhi syarat," ujarnya.

Dijelaskan Samsir pada tahun 2014 lalu, Gubernur Banten Rano Karno diminta untuk membuat surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM oleh KemenPAN-RB, dan hal tersebut telah dipenuhi. "Sebelum Pak Gubernur Banten membuat SPTJM sebanyak 781 orang itu, karena didalam suratnya terdapat kalimat pidana, melakukan konsultasi kepihak kejaksaan agar tidak ada masalah hukum kemudian hari," jelasnya.

Samsir mengaku pihaknya tidak dapat memenuhi keinginan MenPAN-RB yang meminta kembali data-data sisa honorer K1, karena sebelumnya semua persyaratan telah diserahkan kepada lembaga tersebut.  "Kami kalau diminta data lagi, apa yang harus diserahkan. Karena semuanya sudah diminta oleh mereka," imbuhnya.

Saat ditanya terkait langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk meluruskan pernyataan MenpAN-RB Yuddy Chrisnandi yang menyatakan bahwa masih adanya honorer K1 yang tersisa adalah tanggungjawab pejabat pembina kepegaiawan dalam hal ini adalah Gubernur Banten.  "Saya belum bisa bertindak apa-apa, masih menunggu arahan langsung dari Pak Gubernur Banten, kan masih umroh," tambahnya.(YAN).

KOMENTAR DISQUS :

Top