Indonesia English
Rabu, 06 Juli 2022 |
Pemerintahan

UMP Banten Sudah Di Paraf Pak Sekda

Senin, 31 Oktober 2016 19:05:41 wib - Komentar
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten Al Hamidi.

SERANG,(Banten88.com): Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten Tahun 2017 direncanakan ditetapkan sekitar Rp 1.931.180, atau naik 8,25 persen dari UMP tahun 2015 sebesar Rp 1.784.000. Namun, UMP 2017 yang akan ditetapkan serentak seluruh provinsi 1 November tersebut ditentang buruh yang siap demonstrasi besar-besaran.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten Al Hamidi mengatakan, UMP Banten 2017 akan ditetapkan naik 8,25 persen. Dengan demikian, ketetapan tersebut diambil berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.  “Tadi sudah diparaf Pak Sekda tinggal menunggu beliau lagi di Jakarta, tetapi hari ini (kemarin) beres kok. Karena 1 November sudah harus ditetapkan," ujarnya, kepada wartawan, Senin (31/10).

Meski demikian, ia enggan mengungkap angka pasti UMP 2017 karena belum ditandatangani Sekda Banten Ranta Soeharta dan Plt Gubernur Nata Irawan.  “Yang disodorkan nanti angkanya Rp 1,9 juta sekian, saya belum bisa sebut angka pastinya. Tetapi kalau persentase itu naik 8,25 persen,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Banten, Riden Hatam Azis menyatakan buruh Se-Banten akan mogok kerja total dan demo besar-besaran dalam minggu-minggu ini.

“Kalau pemprov tetap ngotot menetapkan UMP 2017 sesuai PP 78 ya sudah kalau begitu kita pastikan demo besar-besaran," tegas Riden, melalui sambungan telefon, Senin (31/10).

Menurutnya, aksi besar-besaran juga akan dilakukan di berbagai daerah seperti Medan pada 9 November dan Jatim pada 8 November. "Kita akan lihat 2 sampai 3 hari ke depan untuk kepastian aksi. Kita juga lagi konsolidasi dengan rekan-rekan buruh yang lain. Karena Besok kan aksi ke Jakarta, ke Mahkamah Aagung," ungkapnya.

Riden mengaku kecewa dengan keputusan pemprov terkait penetapan UMP 2017. Sebab beberapa hari lalu ribuan buruh sudah menyambangi Kantor Gubernur untuk meminta agar tidak menetapkan UMP berdasarkan PP 78/2015.   "Kenapa? Karena dasarnya kita lg judicial review di MA soal PP 78, dan sedang proses. Kami juga sudah sampaikan surat dari MA ke pemprov bahwa uji materiilnya sedang berjalan. Maka sikap seluruh serikat pekerja yaitu meminta kepada (Plt) Gubernur bahwa penetapan UMP dan UMK menggunakan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu didasarkan pada survei KLH dari Dewan Pengupahan kabupaten/kota," tegasnya.

Diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan persentase kenaikan UMP 2017 sebesar 8,25 persen. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang menggunakan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam menetapkan besaran kenaikan UMP.

"Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) berdasarkan PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. UMP akan ditetapkan dan diumumkan secara serentak pada tanggal 1 November 2016," ujar Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri‎, di Jakarta.(ERN). 

 

KOMENTAR DISQUS :

Top