Indonesia English
Kamis, 21 Maret 2019 |
Politik

Usai Dicopot, Jaman Nilai Tatu Dzolim

Selasa, 10 Mei 2016 18:02:40 wib - Komentar
Tb Haerul Jaman. (kiri).

SERANG,(Banten88.com): Tb.Haerul Jaman menyatakan, jika langkah yang dilakukan Ketua DPD I Partai Golkar Banten Ratu Tatu Chasanah, yang mencopot dirinya sebagai Plt Ketua DPD II Partai Golkar Kota Serang dinilai tidak tepat. Pasalnya, tanpa melalui ketentuan aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar. Jaman menilai jika Tatu telah bertindak dzolim dan arogan dengan mencopot dirinya dan Sekretarisnya tanpa ada alasan yang kuat sesuai aturan partai.

"Informasi pemecatannya juga disampaikan secara lisan, kemudian kita tanyakan ke Sekretaris DPDI I Partai Golkar Banten Bahrul Ulum dasar dari pencopotan, jawabannya itu langkah dan kebijakan Ketua DPD I, dan saya nilai langkah ini tidak tepat, karena tidak melalui ketentuan dan aturan yang ada, ini keliru, karena keputusan tersebut, hanya keluar dari pribadi Ketua Umum DPD I Banten saja, bukan karena dasar adanya kesalahan yang dilakukan kami berdua, karena kami tidak pernah melakukan kesalahan, di keorganisasian partai,” ungkap Jaman, saat menggelar jumpa pers didampingi sekretarisnya Tb Ihwan Subhi, para pengurus DPD II Partai Golkar Kota Serang, dan Ketua serta anggotanya AMPG Kota Serang, usai melakukan Rapat Pleno Diperluas DPD II Partai Golkar Kota Serang, dan Pembahasan tentang usulan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, yang digelar di ruang rapat DPD I Partai Golkar Kota Serang, Selasa (10/05). 

Adapun Ketua DPD I Banten Tatu menyampaikan kesalahan dirinya dan Sekretarisnya hanya karena menghadiri deklarasi Ade Komarudin di Jogja beberapa waktu lalu sebagai calon Ketua Umum DPP Partai Golkar pada Munaslub nanti, itu tidak masuk akal. Karena dirinya dan Sekretarisnya menghadiri acara tersebut atas dasar undangan, dan para ketua DPD dari daerah lain juga ikut hadir. Selain itu, kata Jaman, dirinya juga menghadiri setiap deklarasi para calon lainnya seperti Idrus Marham, Mahyudin, Setya Novanto, Priyo Budi Santoso, dan Aziz Syamsuddin.

"Saya prihatin, ini keputusan kurang tepat. Kehadiran kami di sana juga karena memenuhi undangan para calon, dan bukan kita saja (DPD II,red)," katanya.

Jaman juga mengaku, ketika pencopotan dirinya itu melalui tahapan dan ada hal yang mendasar, dirinya akan terima, akan tetapi jika hanya gara-gara menghadiri acara deklarasi Ade Komarudin, itu sama saja membuat pengelompokan dan itu kebijakan pendzoliman, pendiskriminasian kepada pengurus DPD II Partai Golkar Kota Serang, karena kenapa hanya Plt Ketua dan sekretaris DPD II saja yang dicpot. Untuk itu, kata Jaman, pihaknya akan melakukan upaya pembelaan untuk mencari keadilan, dan itu dilakukan bukan untuk melawan, akan tetapi untuk meluruskan, karena menurutnya yang dilakukan Ketua DPD I Partai Golkar itu sifatnya hanya sepihak. Dan diharapkan ke depan ini tidak menimpa kader-kader golkar di Banten yang lain.

"Kami menilai ini kekeliruan yang fatal, dan memperburuk Partai Golkar, dan merusak. Kami akan lakukan upaya-upaya," katanya

 

Adapun ada ketidaksamaan pilihan di dalam menentukan Ketua Umum DPP pada Munaslub nanti, kemudian mencopotnya, hal itu sama saja dengan tidak memberikan kebebasan kepada kadernya dalam memilih, padahal di dalam aturan partai, setiap DPD itu diberikan sebebas-bebasnya untuk menentukan calonnya pada Munaslub nanti.

"Saya lihat ini arogansisi Ketua DPD I Golkar Banten (Tatu,red), apalagi beliau itu pimpinan parpol dan kepala daerah, tapi tidak berikan figur dan contoh yang kurang baik, dan ini arogan, kadernya saja tidak diberikan kebebasan dalam memilih, apalagi kepada masyarakatnya. Harusnya sebagai kepala daerah dan pimpinan berikan contoh yang baik," katanya. Ketika ditanya wartawan apakah ini upaya penjegalan pencalonanya sebagai Wakil Gubernur, Jaman tidak menafikan hal itu, dan ia manjawab itu mungkin saja.

Senada dikatakan Sekretaris DPD II Partai Golkar Kota Serang Tb. Ihwan Subhi. Menurutnya, dirinya sangat menyayangkan kejadian ini saat menjelang munaslub. Ihwan juga memaparkan, jika awalnya pengurus ingin adanya semangat rekonsiliasi, dan ini malah mencerai, dan sebelumnya di Banten belum pernah terjadi. Untuk itu, pihaknya akan mencoba untuk duduk bersama dengan Ketua DPD I Partai Golkar Banten (Tatu, red), dan jika Plt Ketua DPD dan dirinya melakukan kesalahan fatal maka akan diterima, dan itu juga harus berdasarkan tahapan partai, dengan memanggil, memberikan hak jawab, kemudian dilakukan pleno. Namun, sampai detik ini pihaknya belum terima SK pencopotan.

‎"Kalau hanya kehadiran kami di Jogja, kami diundang dan Pak Akrom (Ade Komarudin,red) itu kader golkar," katanya. 

Jika karena adanya tidak kesamaan pilihan Calon Ketua Umum, itu tidak melanggar, karena dalam AD/ART partai juga dijelaskan, setiap peserta Munaslub, semua peserta diberikan hak yang sama untuk hak memilih calonnya masing-masing. Ihwan juga mengaku, pernah menanyakan terkait SK pencopotannya ke Sekjen DPD I Bahrul Ulum, katanya sudah ada, dan ketika dipinta tidak ada. "Bilangnya di ibu Ketua, dan diminta debat Pak Ulum tidak bisa menjawab. Kami akan kejar menuntut keadilan, karena ini bentuk ketidak adilan, dan kita akan kejar kebenaran, karena ini virus," katanya. 

Ia juga mengakui, jika memang Ketua punya kewenangan tentukan plt, akan tetapi jika hal itu terjadi ada jabatan yang lowong, meninggal dunia, diberhentikan.  Jika diberhentikan juga ada tahapannya. Untuk itu pihaknya akan mencari keadilan dan harus diluruskan. Dalam rangka munaslub juga, sepekan lalu, sekitar tagal 3 Maret pihaknya menerima surat dari DPD I tentang pemberitahuan usulan Pilgub sekalian undangan munaslub. Dilampirkan pemberitahuan dari DPP. "Pada saat itu kami sudah sampaikan mandat, dan ada tanda terimanya. Yang berhak datang munaslub yakni yang diundang, kalau ada pihak lain misalkan plt yang ditunjuk bu Tatu mengaku-ngaku mewakili DPD II, kita akan lawan. Karena Peserta syarat administrasinya, dan mandat, itu ke kami, tapi jika itu terjadi kami akan upayakan koordinasi ke dewan pertimbang untuk dapat mengingatkan Bu Tatu dan pak Ulum,” katanya.(YAN).

Pada kesempatan itu juga, Ihwan menyampaikan, jika DPD II Partai Golkar putuskan calon Wakil Gubernur yakni Tb Haerul Jaman, dan sesegera mungkin akan sampaikan ke DPD I Banten dan selanjutnya DPD I usulkan minimal tiga calon, untuk disampaikan ke DPP.

 

Sementara itu, Sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi Banten Bahrul Ulum menyatakan, jabatan Plt Ketua DPD II Partai Golkar Kota Serang bersifat sementara yang ditunjuk oleh pengurus satu tingkat di atasnya. Sementara Tb Haerul Jaman ditunjuk menjadi Plt Ketua DPD II Golkar Kota Serang itu menggantikan Lilis Karyawati oleh DPD Partai Golkar Banten. Dalam dictum atau bagian surat keputusan yang berisi butir-butir ketetapan sehingga penunjukkan Plt tersebut, SK bisa ditinjau kembali.

“Pergantian Pak Jaman itu sudah sesuai mekanisme yang dilakukan DPD Partai Golkar Provinsi Banten. Pergantian tersebut bukan drama, sehingga tidak perlu didramatisisasi. Pak Jaman adalah orang bijak dan pasti paham mekanisme di partai golkar. Pak Jaman ditunjuk menjadi Plt atas keputusan DPD, bukan pimpinan partai golkar Kota Serang yang definitif,” katanya.

Menurutnya, pimpinan partai Golkar definitif di daerah dipilih melalui musyawarah daerah.  Pergantian ini tidak ada kaitan dengan proses munaslub atau Pemilihan Gubernur. Munaslub merupakan mekanisme di DPP Partai Golkar, termasuk penentuan calon di pilkada merupakan ketetapan DPP Partai Golkar.  “Jadi Plt  harus pengurus DPD I Golkar. Sedangkan Pak Jaman sekarang bukan pengurus DPD I Golkar. Ini sesuai dengan peraturan organisasi Golkar. Jadi saya kira demokrasi di partai golkar sudah berjalan dengan baik, tidak perlu salah mempolitisasi,” tegasnya. (YAN).

KOMENTAR DISQUS :

Top