Indonesia English
Jumat, 23 Oktober 2020 |
Nasional - Pendidikan

Usulan Bubarkan IPDN, Gubernur Ahok Dipanggil Keluarga Besar IKAPTK

Jumat, 11 September 2015 19:44:28 wib - Komentar
Ilustrasi Kampus IPDN.

Bandung, (Banten88.com) – Pernyataan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama tentang IPDN ditanggapi dingin oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi. Kepada wartawan dia mengatakan, usulan pembubaran Institut Pemerintahan Daerah Negeri (IPDN) yang dilontarkan Gubernur Ahok merupakan pendapat pribadi bukan pendapat institusi.

"Yakan usulan pembubaran IPDN itu pernyataan PakAhok. Mungkin pada saat ditanya dia lagi kesal atau ada sesuatu hal yang bikin dia jengkel, yang mungkin kesalnya kepada salah seorang alumni IPDN. Itu merupakan pendapat pribadi Pak Gubernur DKI Jakarta yang mungkin pada saat itu dia sedang jengkel," kata Yuddy Chrisnandi di Bandung, Jumat (11/9).

Dikatakan, usulan pembubaran IPDN tersebut seharusnya tidak menjadi sikap permusuhan antara Ahok dengan alumni dan civitas akademik lembaga penghasil pamong praja tersebut. Karena bira bagaimanapun, Negara masih membutuhkan pamong terbaik lewat jalur IPDN.  "Itu pendapat pribadi, maka tolong jangan dilihat sebagai sebuah sikap permusuhan atau desakan pembubaran IPDN, kan IPDN-nya berkualitas," ujarnya.

Menurut Yuddy, dia tidak akan menanggapi serius pernyataan Ahok tersebut karena pemerintah tidak akan membubarkan IPDN, dan keberadaan IPDN masih dibutuhkan. "Tentu pemerintah tidak menanggapi pernyataan Pak Ahok itu, karena kita menganggap penyataan beliau itu pernyataan yang tidak serius atau mungkin sedang bercanda, ya mungkin tadi itu dia sedang kesal maka membuat pernyataan," urainya.

Pada kesempatan itu, Yuddy mengimbau agar alumni IPDN tidak bereaksi berlebihan menyikapi pernyataan Ahok tentang pembubaran institusi tersebut. Menurutnya, sampai saat ini tidak dilakukan perekrutan calon mahasiswa IPDN, tentu bukan berarti ada keinginan pemerintah akan membubarkannya. "Kita sedang melakukan evaluasi kebutuhan aparatur di daerah, buka untuk di bubarkan. Kita cek ke daerah, karena selama ini rekrutemennya berdasarkan anggaran bukan kepada kebutuhan, itu saja," pungkasnya.

Sementara, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bakal memenuhi permintaan Ketua Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Djohermansyah Djohan. Penggilan itu merupakan atas reaksinya yang mengusulkann IPDN kepada Presiden Joko Widodo untuk dibubarkan. "Betul, saya akan penuhi, Prof Djohermansyah mau minta ketemu sama saya," kata Basuki, di Balai Kota, Jumat (11/9). 

Seperti diketahui, Gubernur Ahok mengaku mengusulkan pembubaran IPDN kepada Jokowi seiring terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Di dalam aturan itu, IPDN sudah tidak diperlukan lagi.  Untuk menjadi seorang PNS tidak harus dari lulusan IPDN. Pegawai perusahaan swasta ataupun aparat TNI/Polri, kata dia, juga berkesempatan menjadi PNS. Basuki berkilah, tidak semua lulusan IPDN tidak baik.

"Benar kan apa yang saya bilang enggak semua juga lulusan IPDN yang tidak baik. Topik utama kan bukan nyerang IPDN, saya cuma bilang sebenarnya IPDN sudah tidak diperlukan lagi. Lalu mereka balik nyerang saya semua, ya sudah saya sikat saja gitu loh ceritanya," katanya.

Djohermansyah mengaku ingin segera bertemu Basuki supaya mendengar langsung penjelasan mengenai alasan-alasan pembubaran IPDN. Ia ingin pertemuannya berlangsung dalam satu hingga dua hari mendatang. "Kami sudah melayangkan surat kepada Gubernur Ahok agar bisa mengagendakan pertemuan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kami ingin berdialog dan berdiskusi," ujar Dirjen Otda Kemdagri ini. 

Menurutnya, dengan pertemuan itu, pihak IKAPTK bisa mengetahui dasar usulan pembubaran IPDN yang diwacanakan Ahok. Jika diperlukan, dia mengaku siap menemui Basuki ke Balai Kota. “Biar tidak terjadi debat kusir, cara itu sebagai penyelesaian masalah yang paling realistis untuk saat ini,” katanya. (Dang)

KOMENTAR DISQUS :

Top