Indonesia English
Rabu, 24 Juli 2019 |
Ekonomi dan Bisnis

Wagub Banten Dorong Pemisahan Regulasi Bagi Hasil dari UU Dana Perimbangan

Sabtu, 27 April 2019 09:13:41 wib - Komentar
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy .

SERANG,(Banten88.com):Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy meminta ada keadilan dalam pembagian dana bagi hasil dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Terkait itu, Andika mendorong agar ada pemisahan regulasi terkait dana bagi hasil itu dengan regulasi yang mengatur tentang dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah.

“Kalau dana perimbangan yang sekarang kan undang-undangnya mengatur dibagi rata, semua daerah dapat sama,” kata Andika saat menerima kunjungan kerja rombongan Komite IV DPD di Provinsi Banten, di Kantor Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Jumat (26/4).

Dikatakan Andika, idealnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah harus sesuai dengan potensi pemasukan daerah ke kas negara. Andika mencontohkan, Provinsi Banten dengan keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan sejumlah perusahaan besar lainnya, saat ini tidak mendapatkan bagi hasil yang proporsional.

“Misal di sektor pajak penghasilan, pekerja yang tercatat di perusahaan di Provinsi Banten, namun memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak) di DKI Jakarta. Ini kan tidak jadi pendapatan daerah bagi Provinsi Banten,” kata Andika.

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komite IV DPD Basri Salama yang memimpin rombongan kunjungan kerja Komite IV DPD ke Provinsi Banten mengatakan, aspirasi pemisahan regulasi bagi hasil dari UU 33/2004 tentang Dana Perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah sudah banyak didengar oleh pihaknya. Untuk itu, dia mengaku, pihaknya akan segera mengundang instansi terkait di pemerintah pusat seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk membahasnya.

“Ini menjadi atensi khusus, karena banyak daerah lain juga seperti Banten (aspirasinya). Mereka yang juga punya potensi kekayaan daerah yang besar tapi dapat dana bagi hasil yang tidak proporsional,” katanya.

Untuk diketahui, kunjungan kerja Komite IV DPD ke Provinsi Banten kali ini sendiri adalah untuk melakukan monitoring dan penyerapan aspirasi terhadap pelaksanaan UU 17/2003 tentang Keuangan Negara. Basri mengaku, dari kunjungan tersebut, pihaknya telah mendapati bahwa Pemprov Banten telah melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan.

Dikatakannya, manifestasi manajemen keuangan daerah yang paling utama sebagai implementasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah pengelolaan anggaran daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran, pengendalian, penatausahaan dan pelaporan.

Dalam perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah, kata Basri, pihaknya mendapatkan informasi bahwa Pemerintah Provinsi Banten merupakan satu-satunya pemerintah provinsi di Indonesia yang telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) untuk meningkatkan kualitas pengelolaan penatausahaan keuangan daerah serta untuk membangun tertib administrasi dan terjaganya konsistensi data pengelolaan keuangan daerah.

“Tadi kami juga dengar kalau Pemerintah Provinsi Banten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama dua tahun berturut-turut yakni pada LKPD tahun 2017 dan 2018,” imbuhnya. (ERN).

KOMENTAR DISQUS :

Top