Indonesia English
Senin, 17 Desember 2018 |
Ekonomi dan Bisnis

Wagub Banten Ingatkan Bupati/Walikota Ketahanan Pangan Strategis

Kamis, 22 November 2018 19:09:44 wib - Komentar
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy.

SERANG ,(Banten88.com): Pembangunan sumberdaya manusia (SDM) merupakan hal mendasar yang diamanatkan oleh konstitusi dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan SDM selalu menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional dari periode ke periode, sehingga pembangunan SDM harus terus menerus dipersiapkan dengan baik guna menghadapi persaingan global. Salah satu aspek mendasar dalam membangun SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi adalah pembangunan pangan dan gizi untuk meningkatkan kualitas hidup, produktivitas, dan kemandirian.

Demikian diungkapkan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy saat membuka rapat pleno Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Banten tahun 2018 di Aula Kantor Dinas Ketahanan Pangan Pemprov Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang, Kamis (22/11). Selain peserta rapat pleno dari DKP Provinsi Banten, juga hadir Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pemprov Banten  M Ali Fadilah, dan Kepala Dinas Pertanian Pemprov Banten M Agus Tauhid.

“Pembangunan pangan dan gizi merupakan satu kesatuan elemen yang tidak terpisahkan dalam rangka mewujudkan SDM yang berkualitas. Dengan tercukupinya kebutuhan gizi seimbang, maka berbagai permasalahan di sektor hilir seperti stunting, malnutrition, obesity akan bisa  diatasi,” papar Andika.

Hal itu, kata Andika, karena perbaikan gizi berkontribusi terhadap produktivitas, pembangunan ekonomi dan penurunan kemiskinan, yang disebabkan oleh turunnya kapasitas fisik, perkembangan kognitif, turunnya prestasi di sekolah, penyakit serta kematian. Oleh karena itu, pangan akan menjadi kunci sukses pembangunan. Dalam kaitan tersebut, pembangunan pangan dan pencapaian ketahanan pangan dan gizi menjadi hal yang sangat penting sebagai bagian dari pembangunan SDM berkualitas.

Dilanjutkan Andika, kondisi ketahanan pangan bukan hanya dilihat dari aspek ketersediaannya saja, namun juga keterjangkauannya, dan pemanfaatannya. Ketersediaan pangan yang cukup tidak secara otomatis menunjukkan kondisi ketahanan pangan pada tingkat perseorangan maupun rumah tangga. Kerawanan pangan sendiri, kata dia, dapat terjadi dalam kondisi dimana ketersediaan pangan cukup, tetapi kemampuan memperoleh pangannya tidak cukup. “Oleh karena itu perlu intervensi lintas sektor yang terintegrasi dari hulu hingga hilir,” imbuhnya.

Untuk menjawab semua tantangan itu, kata dia, Pemerintah Provinsi Banten sedang memproses pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Banten Tentang Penyelenggaraan Pangan. Peraturan daerah ini akan menjadi pedoman semua stake holder ketahanan pangan di Banten dalam melaksanakan penyelenggaraan pangan, sehingga program-program dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan dengan pangan dapat dilaksanakan secara efektif.

Selanjutnya Andika meminta Bupati/ Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota beserta jajarannya untuk segera membuat kebijakan strategis dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi yang merupakan babak awal dalam upaya mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs).

Berikutnya, kata Andika, Bupati/Walikota juga harus egera menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara detail untuk mempertahankan lahan pertanian produktif dari alih fungsi lahan dalam rangka meningkatkan produksi pangan dan memperkuat ketahanan pangan wilayah.

“Terakhir kabupaten/kota harus memperkuat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota sebagai lembaga koordinasi fungsional dalam menyusun rekomendasi kebijakan pangan dan gizi kabupaten/kota,” pungkasnya. (ERN)

KOMENTAR DISQUS :

Top