Indonesia English
Senin, 04 Juli 2022 |
Selasa, 09 Juni 2015 22:16:14

Gugatan Praperadilan Novel Baswedan Kandas

Jakarta, (Banten88.com)- Upaya penyidik KPK Novel Baswedan mencari keadilan di gugatan praperadilan kandas sudah. Hakim tunggal Zuhairi menolak gugatan praperadilan yang diajukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan terhadap Polri. Novel yang mempersoalkan tindakan penangkapan dan penahanan penyidik Bareskrim Polri atas status tersangkanya harus dibayar mahal. Mau tidak mau Novel harus menjalani proses hukum yang menjeratnya di PN Bengkulu. Novel Baswedan dalam permohonannya, mempersoalkan adanya perubahan pasal yang digunakan di dalam laporan polisi dengan surat perintah penangkapan. Dalam laporan polisi, pasal yang digunakan adalah Pasal 351 ayat (1) dan (3) KUHAP. Sementara, dalam surat perintah penangkapan, pasal yang digunakan adalah Pasal 351 ayat (2) dan Pasal 422 juncto Pasal 52 KUHAP. Menurut hakim Zuhairi, perubahan pasal dapat saja terjadi jika proses pen...
Selasa, 09 Juni 2015 22:05:43

Sri Mulyani: Kemenkeu Tak Terlibat, Jusuf Kalla Yang Pimpin Rapat

Jakarta, (Banten88.com)- Usai memberikan keterangan kepada penyidik Bareskrim Polri, Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan lugas menegaskan, Kementerian Keuangan yang pernah dipimpinnya tidak memiliki kaitan dengan penunjukan langsung Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terhadap PT Trans Pacific Petrochemical Indotama untuk menjual kondensat milik pemerintah. Dengan gamblang Sri Mulyani menyangkal tudingan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi, bahwa BP Migas tidak dapat berbuat apa-apa terhadap perintahnya yang meminta BP Migas menyerahkan k...
Selasa, 09 Juni 2015 22:01:15

Disebut Pimpin Rapat Penyelamatan TPPI, JK Menolak Disalahkan

Jakarta, (Banten88.com)- Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Mabes Polri. Setelah memberikan keterangan dia  mengatakan, ketika Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyerahkan kondensat milik pemerintah kepada PT Trans Pacific Petrochemical Indotama pada 2009, kondisi keuangan perusahaan yang setengah sahamnya dimiliki negara itu memang tidak sehat. "Kondisi TPPI memang dalam keuangan tidak baik, atau tidak sehat," kata Sri Mulyani usai diperiksa penyidik Badan Reserse Kriminal Polri di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/6). Dikatakan, terk...
Selasa, 09 Juni 2015 21:57:51

Yasonna: Partai Yang Ngantongi SK Menkum HAM Bisa Ikut Pilkada

Jakarta, (Banten88.com) – Insiden penyerangan kantor DPP Partai Golkar yang berada di Slipi, Jakarta Barat oleh sekelompok orang tak dikenal kemarin, menyeret kedudukan Menkum HAM, Yasonna Laoly. Dia dianggap tidak konsisten, karena sebelumnya dia berpendapat, jika terjadi islah maka dia tidak akan banding dan malam itu juga akan mendandatangani keputusan agar Partai Golkar bisa mengikuti Pilkada serentak. Kini pasca penyerangan markas Beringin, membuat kondisi dua kubu Agung dan Ical kembali meradang.  Kubu Agung yang menempati kantor itu, menyebut massa yang menyerang adalah orang yang disuruh kubu Ical. Mendapat tudingan sepe...
Selasa, 09 Juni 2015 20:29:10

Jayabaya Minta DPRD Banten Lindungi Pengusaha Lokal

SERANG,(Banten88.com): Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Banten, Mulyadi Jayabaya meminta kepada DPRD Provinsi Banten untuk melindungi  pengusaha asal Banten.  Permintaan tersebut disampaikan Jayabaya saat menggelar audiensi yang diterima langsung Ketua DPRD Provinsi Banten, Asep Rahmatullah didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Ali Zamroni di Ruang Kerja Komisi I DPRD setempat di KP3B, Curug Kota Serang, Banten. Selasa (9/6/2015). Dikatakan Jayabaya, perhatian Pemerintah Provinsi Banten terhadap pengusaha asal Banten dalam mengikuti proses lelang kegiatan di Provinsi Banten masih minim. Bahkan lelang k...

20:17 : Golkar Pecah, Kubu Agung Minta Islah Dibatalkan

20:11 : Kantor Beringin Diserang Kelompok Orang Bayaran

19:48 : Dindik Banten Usulkan Anggaran 2016 Rp 634,452 Miliar

19:04 : Hubungan Orang Tua Harmonis, Membentuk Keluarga Hebat

21:03 : Anas Urbaningrum Divonis Kasasi 14 Tahun, Hak Politik Dicabut

Top