Jakarta, (Banten88.com) – Kebijakan Presiden Joko Widodo dalam menempatkan pejabat publik yang akan menjadi pembantu di kabinetnya menuai banyak kritik. Jokowi dianggap tidak konsisten terhadap janji politiknya pada saat menyampaikan misinya dalam Pilpres lalu yang tidak menginginkan kabinetnya ditempati oleh ketua partai politik.
Dipilihnya mantan gubernur DKI, Sutiyoso untuk menempati posisi strategis sebagai orang nomor satu di Badan Intelejen Negara (BIN), kembali disoal oleh publik. Janji politik Jokowi dalam penunjukkan Sutiyoso sebagai calon Kepala BIN dipertanyakan. Pada awal menjabat, Jokowi pernah berjanji bahwa kabinetnya tidak akan diduduki oleh ketua umum partai politik supaya fokus dalam menjalankan jabatannya.
"Presiden Jokowi pernah punya kesepakatan bahwa menteri tidak boleh menjabat ketua umum parpol. Pertanyaan retorisnya, kenapa ini tidak berlaku terhadap Sutiyoso?" kata pengamat politik dari UIN Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago, kepada wartawan, Minggu (14/6).
Saat dikonfirmasi wartawan, Sutiyoso memang berjanji akan mundur dari jabatan Ketua Umum PKPI apabila telah dilantik menjadi Kepala BIN. Namun, menurut Pangi, janji Jokowi tersebut sudah tidak membuka ruang negosiasi dan harus direalisasikan. “Ini yang menjadi tidak konsisten dalam membangun pemerintahannya,” tukasnya.
Dikatakan Pangi syarwi, penunjukkan Sutiyoso lebih disebabkan Jokowi tersandera hutang budi politik kepada para pendukungnya saat Pilpres 2014. Sehingga, Jokowi lupa bahwa BIN harus dipimpin oleh seseorang yang memiliki rekam jejak bersih dari kejahatan masa lalu. Penilaian itu tentu berdasarkan kepada komitmen Jokowi yang selama ini ingin bersih dari pengaruh kekuatan ketua umum partai politik.
"Tentu saja pemilihan sutiyoso jelas melukai perasaan korban peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996. Penyerangan Kantor DPP PDI yang saat itu dikuasai pendukung Megawati oleh kubu Soerjadi," tandasnya. (Dang)
.jpeg)
